Wali Kota Bukittinggi Jawab Pandangan Fraksi Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Bukittinggi-Spektroom : Wali Kota Bukittinggi menjawab pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa, (9/6/2026).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, Fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Hari ini, dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi di dewan sebelumnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sebelum memberikan jawaban, juga menjelaskan terkait informasi mengenai penggunaan dana Tranfsfer Keuangan Daerah (TKD).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, khususnya angka 7 yang mengatur ketentuan bagi daerah yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana.
Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi TKD digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta mendukung pelayanan dasar masyarakat.
"PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang telah diubah dengan PMK Nomor 29 Tahun 2026 merupakan peraturan yang mengatur kebijakan transfer ke daerah dalam rangka percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 51 daerah yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam daftar 51 daerah tersebut dan juga tidak menetapkan status tanggap darurat bencana, sehingga penganggaran TKD Kota Bukittinggi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ," jelas Ramlan.
Selain itu, Wako menegaskan dana TKD tidak digunakan untuk membayar gaji PPPK. Sementara penganggaran yang berkaitan dengan tenaga outsourcing merupakan bagian dari program pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi, termasuk mendukung program PKL Naik Kelas melalui penataan pedagang ke kawasan Pasar Atas guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Rita)
