Wattimena: ESDM Perkuat Penegakan Hukum Tambang di Maluku, Bahas Tata Kelola Bersama Unpatti dan Kejati
Ambon-Spektroom : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat tata kelola sektor pertambangan dan penegakan hukum di daerah. Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Kementerian ESDM RI, Michael Wattimena, dalam agenda kunjungan kerja di Ambon yang mencakup pertemuan dengan Universitas Pattimura dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Menurut Wattimena, pertemuan yang berlangsung pada Rabu 24/6/2026 lebih bersifat silaturahmi dan membangun komunikasi awal. Sementara pembahasan substansi terkait regulasi, tata kelola pertambangan, serta penguatan penegakan hukum akan dilakukan dalam agenda konsultasi bersama Universitas Pattimura dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Ia menjelaskan, Kementerian ESDM merupakan salah satu institusi negara yang telah hadir sejak awal kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut berakar dari Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada 17 September 1945 dan hingga kini tetap mengemban tugas mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wattimena menyoroti pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang dinilainya menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor energi dan sumber daya mineral.
Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada putra Maluku, Jefri Huwae, untuk memimpin direktorat tersebut. Meski belum genap berusia satu tahun, berbagai langkah progresif telah dilakukan dalam menangani pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral di berbagai daerah di Indonesia.
"Direktorat ini masih sangat muda, tetapi sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam memperkuat penegakan hukum sektor pertambangan dan sumber daya mineral," ujar Wattimena.
Dalam kunjungannya ke Ambon, ESDM juga melakukan konsultasi dengan Universitas Pattimura terkait aspek regulasi dan tata kelola pertambangan. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi Maluku guna memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Selain membahas penguatan penegakan hukum, Wattimena turut menyoroti perkembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Ia memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, atas komitmennya mendorong percepatan pengembangan proyek migas tersebut.
Menurutnya, selama lebih dari dua dekade proyek Blok Masela berjalan tanpa perkembangan signifikan. Namun dalam beberapa waktu terakhir, progres proyek mulai menunjukkan kemajuan setelah pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh pihak menjalankan kewajibannya.
Wattimena berharap dalam waktu dekat akan terdapat perkembangan positif yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat realisasi proyek yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.
Ia juga menilai kehadiran sejumlah putra daerah Maluku pada posisi strategis di tingkat nasional menjadi peluang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wattimena menegaskan bahwa seluruh agenda yang dilaksanakan di Ambon bertujuan memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan kemitraan antara pemerintah, akademisi, serta aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (EM)
