Wawako Sawahlunto Lantik Saka Yogaswara KPU, Perkuat Literasi Demokrasi Generasi Muda
Sawahlunto-Spektroom : Upaya memperkuat literasi demokrasi di kalangan generasi muda terus didorong Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal itu ditandai dengan pelantikan kepengurusan rintisan Saka Yogaswara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto oleh Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah, Rabu (15/4/2026).
Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun ruang edukasi kepemiluan yang lebih adaptif, khususnya bagi kalangan muda, guna meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi secara berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Sawahlunto menegaskan, Saka Yogaswara diharapkan mampu bergerak responsif dan menghadirkan program yang berdampak nyata.
“Keberadaan Saka Yogaswara harus mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap prinsip, asas, serta regulasi Pemilu, sehingga mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat,” ujar Jeffry dalam arahannya.
Ia menilai, selama ini berbagai Satuan Karya (Saka) Pramuka di Sawahlunto telah menunjukkan kontribusi signifikan, baik dalam aspek pendidikan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Pola tersebut, menurutnya, dapat menjadi model pengembangan bagi Saka Yogaswara dalam memperluas edukasi kepemiluan.
“Peran Saka Pramuka yang sudah berjalan baik perlu diperkuat dan direplikasi, terutama dalam konteks pendidikan demokrasi yang kini menjadi kebutuhan penting,” tambahnya.
Pembentukan Saka Yogaswara KPU ini juga merupakan inovasi kelembagaan dalam memperluas jangkauan sosialisasi Pemilu, dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.
Melalui inisiatif tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto bersama KPU berharap dapat membangun ekosistem literasi demokrasi yang inklusif, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, jujur, dan adil.
Langkah ini dinilai penting di tengah tantangan demokrasi modern, di mana pemahaman publik—khususnya generasi muda—terhadap proses kepemiluan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. (Ris1)
