Gubernur Kepri Terima Kunjungan Komisi Informasi dan Laporan Kinerja Tahun 2025
Tanjungpinang-Spektroom : Audiensi Komisi Informasi (KI) Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus menyerahkan laporan kinerja tahun 2025 diterima Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (15/6/2026).
Ketua Komisi Infomasi Kepri Arison hadir bersama rombongan jajaran KI, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi didampingi oleh jajaranya.
Kesempatan itu Ketua KI Kepri Arison menyampaikan capaian kinerja KI Kepri yang telah memasuki tahun kedua sejak dilantik pada 2 Juli 2024. Dikatakannya, KI Kepri focus menjalankan dua tugas utama, yakni penyelesaian sengketa informasi publik dan penetapan standar layanan informasi publik.
Untuk penyelesaian sengketa informasi, KI Kepri telah menangani sebanyak 19 perkara. Dari jumlah tersebut, lima sengketa berhasil diselesaikan pada tahun 2024 dan 10 sengketa pada tahun 2025.
“Sementara pada tahun 2026 ini terdapat empat sengketa informasi masih dalam proses penyelesaian,” kata Arison.
Menyinggung keterbukaan inforasi public, KI Kepri telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap 151 Badan Publik selama dua tahun terakhir ini. Monev tersebut mencakup Organisasi Perangkat Daerah(OPD), pemerintah Kabupaten dan Kota, intansi vertikal, partai politik hingga perguruan tinggi.
Arison menambahkan, hasil Monev tahun 2025 menunjukan baru 42 badan public yang berhasil meraih predikatinformativf, sedangkan OPD dilingkungan pemerintah Kepri hanya 2 yanginformativf. Kendati begitu sejumlah badan publik mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.
Arison mengakui belum optimalnya hasil monev bukan berarti badan publik tidak menjalankan keterbukaan informasi. Kendala yang masih ditemukan antara lain kurangnya pemahaman dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuisioner mandiri.
“Kami optimis banyak badan publik yang ingin naik kelas, sejumlah instansi sudah mulai datang berkonsultasi dan meminta pendampingan terkait keterbukaan informasi publi,” jelasnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kerja Komisi Informasi Kepri dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.
Ia berharap sinergi antar Pemerintah Propvinsi Kepri dan KI terus diperkuat agar kualitias pelayanan informasi kepada masyarakat semakin baik.
“Saya berharap kerja sama antara pemerintah daerah dengan KI terus dibangun dengan baik. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Ansar.
Gubernur menargetkan seluruh OPD dilingkungan pemerintahan propvinsi Kepri dapat meraih predikat informatif pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026.
