WFH : Kurangi Konsumsi Energi atau Tambah Daya Beli?
Jakarta - Spektroom : Kabar tentang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai April 2026 terasa mengejutkan, sekaligus memicu banyak tanya.
Betapa tidak, kebijakan ini terdengar rasional. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Harga energi global bergejolak, efisiensi menjadi kata kunci, dan pemerintah dituntut adaptif.
Mengurangi konsumsi BBM, membatasi perjalanan dinas, hingga mendorong kerja digital, semua terdengar seperti langkah maju yang tak terelakkan.
Adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, WFH sehari bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam sepekan setiap hari Jum'at tidak berlaku bagi sektor kesehatan, keamanan, hingga sektor strategis lainnya.
Ya.... sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan.
Meski ada WFH di hari Jumat, Airlangga menekankan kegiatan produktif semacam operasional perbankan hingga pasar modal masih tetap berjalan.
Nah, lalu bagaimana Pegawai Swasta?
WFH Swasta Diatur Menaker dan akan menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan tiap sektor usahanya.
Pengaturan oleh menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.
Sementara itu, kebijakan WFH bagi PNS akan diatur dalam Surat Edaran (SE) menpan-RB dan SE mendagri.
Dalam SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026, tertulis ada 11 jabatan ASN di tingkat provinsi yang dikecualikan dari kebijakan WFH.
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota ada 12 jabatan ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH, seperti camat dan lurah/kepala desa.
Dipilih Jum'at karena sebagian, beberapa kementerian sudah menerapkan kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, pasca Covid kemarin, apalagi di Jumat hanya setengah kerja.
Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola dan membatasi penggunaan kendaraan dinas 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.
Tak pelak, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin meminta agar penerapan WFH ASN tiap Jum'at ini dilakukan evaluasi secara berkala, dan diawasi secara konsisten oleh kementerian, lembaga, serta pemda.
Dia mendorong pemerintah memastikan bahwa penerapan WFH pada hari Jum'at harus memenuhi target penurunan konsumsi BBM.
Atau jangan-jangan WFH diterjemahkan WFA (Anywhere= Dimana saja) sehingga ASN/Swasta yang di WFH kan tidak bekerja dirumah namun ditempat lain sambil melakukan pekerjaannya. Itung-itung libur long weekend, yang ujung-ujungnya juga mengkonsumsi BBM juga.
Beda lagi dengan Ratna Juwita Sari, Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan WFH sebagai satu-satunya solusi penghematan energi atau BBM.
Menurutnya, pendekatan WFH terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
Ratna menilai kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar. Sehingga pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.
Sejatinya Jum'at justru menjadi hari yang paling tidak ideal untuk bekerja dari rumah. Ada kecenderungan kuat untuk mulai merencanakan liburan atau long weekend, yang secara langsung menggeser fokus kerja.
Dampaknya jelas: produktivitas menurun, respons melambat, dan banyak individu tidak benar-benar standby di depan laptop. Ini bukan sekadar asumsi, melainkan pola berulang yang konsisten terlihat di lapangan.
Dalam konteks ini, keputusan menempatkan WFH di hari Jum'at menunjukkan absennya pemahaman mikro terhadap perilaku kerja manusia.
Namun apa mau dikata, bagaimanapun itu, pemerintah telah putuskan, tinggal kita tunggu saja WFA benar benar bisa kurangi konsumsi energi atau bahkan sebaliknya, menambahkan daya beli karena WFA bergeser ke WF Anywhere.(@Ng). (Diangkat dari berbagai sumber)
