Ambon Krisis Lahan Makam, Pemkot Gratiskan BPHTB

Ambon Krisis Lahan Makam, Pemkot Gratiskan BPHTB
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam rapat pembahasan lahan TPU Muslim di ruang Komisi I DPRD Propinsi Maluku, Rabu (1/4/2026). (Foto: Eva. M/Spektroom)

Ambon-Spektrom : Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di tengah keterbatasan lahan dan anggaran yang semakin terasa.

Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam rapat pembahasan lahan TPU Muslim di ruang Komisi I DPRD Maluku, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, termasuk Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, serta perwakilan Pemerintah Kota Ambon.

Wattimena mengakui, ketersediaan lahan di Ambon terus menyusut, sehingga menyulitkan pemerintah dalam menyiapkan fasilitas publik, termasuk pemakaman.

“Penyediaan TPU adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi kita juga menghadapi keterbatasan lahan dan anggaran,” ujarnya.

Ia menyebut, persoalan TPU di Ambon tidak hanya menyangkut warga kota, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah di Maluku yang selama ini menggunakan fasilitas pemakaman di ibu kota provinsi tersebut.

Karena itu, ia menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyiapkan lahan TPU sebagai langkah penting yang perlu didukung bersama.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Ambon telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga nol persen untuk pengadaan lahan TPU.
“Biasanya biaya BPHTB cukup besar, tapi untuk kepentingan publik seperti ini kami nolkan,” katanya.

Selain itu, Pemkot Ambon juga membuka kemungkinan membantu menutup kekurangan pembayaran lahan agar proses pengadaan TPU bisa segera terealisasi, khususnya untuk kebutuhan umat Muslim di Ambon.

Wattimena berharap sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dapat mempercepat penyelesaian persoalan keterbatasan lahan TPU, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam waktu dekat.(EM)

Berita terkait

Dubes Belanda Kagumi Bukittinggi, Prof. Fadli Zon: Tanpa PDRI, Indonesia Tak Akan ada

Dubes Belanda Kagumi Bukittinggi, Prof. Fadli Zon: Tanpa PDRI, Indonesia Tak Akan ada

Bukittinggi-Spektroom : Sejarah bukan sekadar deretan peristiwa yang tersimpan dalam buku atau arsip negara. Sejarah adalah denyut perjalanan sebuah bangsa yang terus hidup, mengajarkan identitas, dan menjadi fondasi masa depan. Pesan itu mengemuka dalam Seminar Internasional bertajuk "Merajut Tenun Diplomasi antara Indonesia dan Belanda; Pergerakan Belanda hingga Repatriasi" yang

Wiza Andrita, Rafles