Trending

Wisuda ke-104 Unindra: Di Tengah Tekanan Ekonomi, Kampus Diminta Tetap Adaptif

Wisuda ke-104 Unindra: Di Tengah Tekanan Ekonomi, Kampus Diminta Tetap Adaptif
Rektor Unindra saat memberikan sambutan pada disidang terbuka acara tinggal wisuda ke-104 fi TMII, foto spektroom/As, selasa (15/9/2026)

Jakarta-Spektroom : Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) mengukuhkan 1.200 wisudawan dalam Sidang Terbuka Wisuda ke-104 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Prosesi wisuda dibuka secara resmi oleh Rektor Unindra, Prof. Dr. Sumaryoto. Dari total wisudawan, sebanyak 1.050 merupakan lulusan program strata satu (S1), sedangkan 150 lainnya berasal dari program magister (S2).

Dalam sambutannya, Sumaryoto mengatakan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan berat akibat kondisi ekonomi yang turut memengaruhi pasokan mahasiswa baru, baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Situasi ekonomi memberikan tekanan bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sehingga berdampak langsung terhadap pasokan mahasiswa baru. Kendati demikian, kami optimistis Unindra mampu bertahan dan terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Sumaryoto.

Ia menegaskan, Unindra akan terus berkomitmen menjaga eksistensi lembaga sekaligus beradaptasi dengan dinamika zaman.

Memasuki usia ke-22, kata Sumaryoto, Unindra telah melewati berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan langkah Unindra untuk mengembangkan jenjang pendidikan akademik maupun vokasi.

“Kita masih tetap eksis dan bahkan melengkapi jenjang pendidikan akademik maupun vokasi. Saat ini Unindra juga telah memiliki program doktor yang sudah memasuki semester kelima. Artinya, tahun depan wisuda Unindra sudah lengkap dari jenjang S1, S2, hingga S3,” katanya.

Menurut Sumaryoto, pengembangan program doktor dilakukan secara selektif dengan memperhatikan ketentuan rasio dosen. Unindra membatasi penerimaan mahasiswa program doktor sebanyak 10 orang setiap semester agar penyelenggaraan pendidikan tetap memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.)

Tari Eksotika Nusantara dengan Pembina Dr. Kabul Budiono turut mengawali pembukaan acara wisuda Ke-104/2026

Selain itu, Unindra dijadwalkan menjalani visitasi tim akreditasi pada 25-26 September 2026. Kampus tersebut juga mulai mengembangkan pendidikan profesi konselor.

“Unindra dipercaya membuka pendidikan profesi konselor dan saat ini sudah menerima 66 mahasiswa yang terbagi dalam dua kelas,” ujar Sumaryoto.

Pengembangan pendidikan juga dilakukan melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Unindra. Program tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain public speaking dan teknologi informasi.

Sumaryoto mengatakan pengembangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Bersama LSPI, Unindra secara berkesinambungan memberikan program pengabdian kepada para guru, baik di Jakarta maupun di luar DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua LLDIKTI Wilayah III DKI Jakarta, Dr. Herry Togar Hasiholan Tambunan, SE., MA., menilai Unindra memiliki identitas sebagai kampus yang merakyat karena memberikan akses pendidikan yang luas tanpa mengorbankan kualitas.

Berita terkait

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Perjuangkan Pengusaha Lokal dalam Tata Kelola Tambang Gunung Botak

Jakarta–Spektroom : Pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis

Eva Moenandar, Rafles
Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Pemerintah Ubah Cara Awasi Digital: Tak Semua Teknologi Diperlakukan Sama

Jakarta-Spektroom : Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks mengarahkan pemerintah mengubah cara mengawasi pemanfaatan teknologi. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pendekatan pengawasan berbasis risiko agar standar perlindungan disesuaikan dengan dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat, terutama di sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

Rafles