128 Badan Publik di Sumbar Presentasikan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

128 Badan Publik di Sumbar Presentasikan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Suasana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2025 (Foto: KI Sumbar)

Spektroom - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar penjaringan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik terhadap sejumlah badan publik.

Kegiatan ini diikuti oleh instansi daerah, nagari/desa, instansi vertikal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, hingga perguruan tinggi di Sumbar.

Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengatakan sebanyak 128 badan publik diundang untuk mempresentasikan pelaksanaan keterbukaan informasi pada 7 hingga 16 Oktober 2025. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan komitmen badan publik terhadap transparansi.

“Dari 19 kabupaten/kota yang dijaring, terdapat 10 kabupaten/kota yang berhak mempresentasikan program keterbukaan informasi publiknya di hadapan komisioner. Kami melihat komitmen kepala daerah terhadap implementasi keterbukaan informasi publik ini sangat bagus,” kata Musfi Yendra, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, kehadiran langsung para pimpinan daerah menunjukkan keseriusan mereka dalam mendorong keterbukaan informasi. Paparan anggaran daerah untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dinilai cukup memuaskan, terutama di tingkat nagari.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Fadly Amran yang hadir untuk mempresentasikan keterbukaan informasi mengatakan, Pemerintah Kota Padang telah meluncurkan Aplikasi Padang Mobile. Aplikasi ini menyediakan beragam data dan informasi tentang Kota Padang. Aplikasi dimaksud bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Dengan keterbukaan informasi, kita tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat pembangunan Kota Padang. Semua pihak bisa menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ucapnya.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Kota Padang telah memiliki dua Peraturan Daerah terkait pelayanan publik dan informasi daerah. Selain itu, juga ada dukungan anggaran serta pelaksanaan coaching clinic bagi 52 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Diskominfo Kota Padang juga bekerja sama dengan 8 radio, 9 media cetak, KPID dan KI Sumbar, 48 media online, serta 4 televisi lokal. Disusul inovasi seperti Balai Kota TV, Padang Satu Data, Humas OPD, Padang Command Center 112, dan aplikasi Padang Mobile yang menyediakan data dan informasi pembangunan kota,” ujarnya.

Berita terkait

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara saat berkunjung ke PT. IWIP (Dok.IWIP)

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Capai 32 Persen, Bukti Nyata Dampak Hilirisasi dan Investasi Terarah

Spektroom - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat mencapai 32,03 persen (yoy) pada triwulan II 2024, menjadikannya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia menilai capaian impresif ini didorong oleh pesatnya aktivitas industri pengolahan dan pertambangan, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang kini berkembang menjadi pusat

Nanang Adrany, Pelinus Latuheru
Sekjen DNIKS Minta Pengurus LKKS Kalsel Bersinergi Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sekjen DNIKS Minta Pengurus LKKS Kalsel Bersinergi Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Junaidi, Agung Yunianto Sekjen Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Sudarto. Spektroom - Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030 Oleh Gubernur Kalimantan Selatan, diwakili HM Muslim SPd MKes selaku Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalimantan Selatan, Rabu (8/10/

Junaidi