128 Badan Publik di Sumbar Presentasikan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

128 Badan Publik di Sumbar Presentasikan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Suasana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2025 (Foto: KI Sumbar)

Spektroom - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar penjaringan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik terhadap sejumlah badan publik.

Kegiatan ini diikuti oleh instansi daerah, nagari/desa, instansi vertikal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, hingga perguruan tinggi di Sumbar.

Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengatakan sebanyak 128 badan publik diundang untuk mempresentasikan pelaksanaan keterbukaan informasi pada 7 hingga 16 Oktober 2025. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan komitmen badan publik terhadap transparansi.

“Dari 19 kabupaten/kota yang dijaring, terdapat 10 kabupaten/kota yang berhak mempresentasikan program keterbukaan informasi publiknya di hadapan komisioner. Kami melihat komitmen kepala daerah terhadap implementasi keterbukaan informasi publik ini sangat bagus,” kata Musfi Yendra, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, kehadiran langsung para pimpinan daerah menunjukkan keseriusan mereka dalam mendorong keterbukaan informasi. Paparan anggaran daerah untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dinilai cukup memuaskan, terutama di tingkat nagari.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Fadly Amran yang hadir untuk mempresentasikan keterbukaan informasi mengatakan, Pemerintah Kota Padang telah meluncurkan Aplikasi Padang Mobile. Aplikasi ini menyediakan beragam data dan informasi tentang Kota Padang. Aplikasi dimaksud bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Dengan keterbukaan informasi, kita tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat pembangunan Kota Padang. Semua pihak bisa menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ucapnya.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Kota Padang telah memiliki dua Peraturan Daerah terkait pelayanan publik dan informasi daerah. Selain itu, juga ada dukungan anggaran serta pelaksanaan coaching clinic bagi 52 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Diskominfo Kota Padang juga bekerja sama dengan 8 radio, 9 media cetak, KPID dan KI Sumbar, 48 media online, serta 4 televisi lokal. Disusul inovasi seperti Balai Kota TV, Padang Satu Data, Humas OPD, Padang Command Center 112, dan aplikasi Padang Mobile yang menyediakan data dan informasi pembangunan kota,” ujarnya.

Berita terkait

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Kupas Politik Dinasti dari Perspektif Konstitusi, Prof. Dr. H. Abdul Latif tampil sebagai Pembicara Utama pada Seminar Nasional

Makassar-Spektroom : Seminar Nasional berthemakan "Politik Dinasti dan Dinasti Politik dalam Sistim Demokrasi : Suatu Keniscayaan VS Pemasungan Hak Demokrasi Rakyat untuk dipilih sebagai Pejabat Publik" dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya di Auditorium Prof Dr. Hj. Yuyun Moeslim Tahir, Rabu 6 Mei 2026. Seminar yang hadidiri Dekan

Yahya Patta, Rafles
Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Diduga Dipecat Tanpa Prosedur, Empat Pekerja Bukittinggi Tempuh Jalur Pengaduan ke KSPSI hingga DPRD

Bukittinggi-Spektroom : Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap empat pekerja outsourcing di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mencuat dan kini menjadi perhatian publik. Para pekerja yang sebelumnya bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu memilih menempuh jalur pengaduan untuk mencari keadilan atas nasib yang mereka alami. Kasus ini bermula ketika keempat

Wiza Andrita, Rafles
Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung 20 Juni 2026

Dharmasraya-Spektroom : Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu pada tahun ajaran baru 2026. Instruksi percepatan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja ke

Riswan Idris, Rafles