165 Pensiunan Geruduk OJK Purwokerto, Tuntut Penyelesaian Dugaan Investasi Bodong
Banyumas-Spektroom : Sekitar 165 pensiunan PNS serta purnawirawan TNI/Polri dari Kabupaten Banyumas dan sekitarnya mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Selasa (10/11/2026). Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus dugaan investasi bodong yang diduga melibatkan sebuah bank swasta di Purwokerto dan telah menyebabkan kerugian puluhan miliar rupiah.
Kedatangan para pensiunan tersebut bertujuan meminta OJK segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang telah membebani kehidupan mereka. Sebab, sebagian besar korban masih harus menanggung kewajiban angsuran kredit, meskipun mengaku mengalami kerugian akibat kasus tersebut.
Kuasa hukum para pensiunan, Joko Susanto, mengatakan aksi dilakukan secara damai dengan harapan pimpinan OJK segera memberikan perhatian serius terhadap nasib para korban.
Menurut Joko, hingga 9 November 2026, tercatat 165 orang telah mengadukan persoalannya melalui klinik hukum yang ditanganinya. Dari jumlah tersebut, dua orang korban telah meninggal dunia.
"Total kerugian yang dihitung secara manual diperkirakan mencapai hampir Rp49 miliar. Kami berharap para pimpinan OJK segera terbuka hatinya untuk menyelesaikan masalah yang dialami para nasabah kredit Bank Mandiri Taspen Purwokerto," katanya.
Joko menyampaikan dua tuntutan utama kepada OJK. Pertama, meminta pemblokiran rekening yang selama ini digunakan untuk pemotongan angsuran. Kedua, meminta penghentian kewajiban kredit atau pemutihan agar para pensiunan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Perwakilan pengunjuk rasa diterima Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari. Ia mengatakan OJK menampung seluruh keluhan dan akan melanjutkan proses penanganan melalui koordinasi dengan OJK pusat.
Penghentian angsuran maupun pembatalan kredit bukan kewenangan OJK untuk memutuskan secara langsung karena berkaitan dengan hubungan perdata antara nasabah dan bank. Penyelesaiannya dapat melalui mekanisme hukum, termasuk pengadilan." Ujar Dinavia.
Meski demikian, OJK telah melakukan pemeriksaan dan memanggil sejumlah pihak terkait untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Ia menambahkan, pengawasan OJK terhadap perbankan dilakukan melalui pemeriksaan langsung maupun pengawasan berdasarkan laporan. Namun, pengawasan internal bank, termasuk manajemen risiko, kepatuhan, dan audit, juga menjadi tanggung jawab masing-masing bank.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan puluhan personel kepolisian yang dipimpin Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dhovan Oktavianton. Para korban berharap proses penanganan tidak berlarut-larut sehingga ada kepastian penyelesaian atas kerugian yang mereka alami.
