Trending

600 Ribu Aduan Penipuan Digital, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,3 Triliun

600 Ribu Aduan Penipuan Digital, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,3 Triliun
Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi di Jakarta. (Foto: Pey HS/Komdigi)

Jakarta-Spektroom : Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan dengan total kerugian masyarakat sekitar Rp9,3 triliun.

Pemerintah menilai peningkatan literasi keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin luasnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring.

"Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah," ungkapnya dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan upaya untuk mengatasi jumlah kasus penipuan digital yang kian meningkat tidak cukup sekadar membangun infrastruktur yang tangguh saja. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus-modus penipuan dan cara menggunakan platform digital dengan aman juga perlu ditingkatkan.

"Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital. Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman," tegas Wamen Nezar.

Pemerintah juga berupaya menekan angka penipuan digital dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mewajibkan registrasi biometrik saat melakukan pendaftaran kartu SIM.

"Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka," jelasnya.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat. Menurut Wamen Nezar, hal tersebut dapat digunakan untuk mencegah berbagai upaya kejahatan.

"Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk," pungkas Wamen Nezar.

Pemerintah menilai edukasi keamanan siber harus diperluas agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan digital, tetapi juga mampu mengenali modus penipuan yang terus berkembang, mulai dari phishing, pencurian data, hingga penipuan berbasis kecerdasan artifisial.

Langkah tersebut dinilai penting agar konektivitas yang semakin baik tidak diiringi dengan meningkatnya korban kejahatan digital. (RRE/Diut)

Berita terkait

Operasi Zebra Cartenz 2026 Utamakan Penegakan Aturan Secara Humanis

Operasi Zebra Cartenz 2026 Utamakan Penegakan Aturan Secara Humanis

Jayapura-Spektroom : Polda Papua menggalakkan upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas melalui pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2026. Memasuki hari kedua, Selasa, 17 November 2026, kegiatan yang digelar jajaran Polda Papua lebih menitikberatkan pada pemberian edukasi, penyampaian imbauan, serta penegakan aturan secara humanis kepada para pengguna jalan. Operasi tahun ini mengangkat tema

Anthonius Teniwut, Julianto
Kumpulkan Semua Rektor, Gubernur Mirza Ingin Dukungan Riset dan SDM Berkualitas Untuk Pembangunan Lampung

Kumpulkan Semua Rektor, Gubernur Mirza Ingin Dukungan Riset dan SDM Berkualitas Untuk Pembangunan Lampung

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengumpulkan pimpinan dan rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Lampung dalam Rapat Dukungan Perguruan Tinggi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Jabatan Gubernur di Bandarlampung, Selasa (17/11/ 2026) Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara  Pemerintah Provinsi Lampung dan

Anggoro AP