69 Aplikasi Pemerintah Sudah Go Live di Pusat Data Nasional
Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 69 aplikasi pemerintah telah berstatus go live di Pusat Data Nasional (PDN) hingga September 2026.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan ekosistem PDN telah dimanfaatkan lebih dari 490 tenan yang terdiri dari kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya.
"Hingga September 2026, ekosistem pusat data nasional telah dimanfaatkan lebih dari 490 tenan," ujarnya mewakili Menkomdigi Meutya Hafid dalam National Cybersecurity Connect (NCC) 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2026).
Wijaya menjelaskan layanan PDN telah memasuki tahap operasional untuk aplikasi dengan tingkat risiko rendah. Pengembangan ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pemerintah digital yang mencakup jaringan intrapemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
Selain infrastruktur, Kemkomdigi memperkuat identitas digital melalui verifikasi biometrik pengenalan wajah dalam registrasi pelanggan seluler sesuai Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Hingga akhir September 2026, sebanyak 28 juta pelanggan telah melakukan registrasi biometrik.
"Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kualitas identitas pelanggan dan mempersempit peluang penyalahgunaan nomor seluler dalam aktivitas digital," jelasnya.
Penguatan ketahanan digital juga dilakukan lewat pengawasan platform. Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, Kemkomdigi telah menangani 5,15 juta konten negatif, termasuk sekitar 4 juta konten judi online.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk memperkuat tanggung jawab platform.
Di sisi literasi, program literasi digital telah menjangkau 5,7 juta orang dan lebih dari 870 ribu peserta menyelesaikan pelatihan Digital Talent Scholarship dan Microskill hingga September 2026.
Wijaya menekankan ketahanan digital tidak cukup diukur dari infrastruktur, tetapi kemampuan layanan tetap beroperasi saat gangguan dan kepercayaan masyarakat.
"Keamanan membangun kepercayaan, sementara ketahanan memastikan kepercayaan tersebut tidak langsung hilang ketika terjadi gangguan," katanya. (RRE/Diut)
