7 Fraksi DPRD Kalteng Desak RAPBD 2027 Tak Sekadar Jadi Angka di Atas Kertas
Palangka Raya-Spektroom: Tujuh fraksi DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar RAPBD 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen anggaran. Mereka menuntut setiap rupiah anggaran memiliki sasaran yang jelas dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026). Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Yeni Maria Marselina Katha meminta pemerintah menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap anggaran. Penanganan kebakaran hutan dan lahan, pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, stunting hingga ekonomi kerakyatan menjadi sektor yang disorot.
Fraksi Golkar melalui Noor Fazariah Kamayanti mengingatkan pemerintah agar tidak memasang target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah. Ketepatan belanja, kesiapan program dan penguatan belanja modal untuk infrastruktur serta pelayanan publik menjadi perhatian..
Sementara Fraksi Gerindra melalui Wengga Febri Dwi Tananda meminta kebijakan fiskal disusun secara cermat dan terukur. Efektivitas dan efisiensi belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta ruang fiskal daerah.
Sorotan lebih keras datang dari Fraksi Demokrat. Melalui Kasri Yani, fraksi ini mempertanyakan struktur pendapatan, belanja dan defisit daerah. Penggunaan SiLPA untuk menutup defisit diingatkan agar tidak berubah menjadi kebiasaan. Pemerintah juga didorong memperbesar kemampuan PAD.
Fraksi NasDem melalui Raudah meminta pemerintah memperkuat PAD sekaligus meningkatkan kualitas belanja. Infrastruktur, konektivitas, ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dalam APBD 2027.
Fraksi PKB melalui Habib Sayid Abdurrahman menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata. Pendapatan daerah perlu ditingkatkan tanpa menambah beban masyarakat, sedangkan belanja harus berorientasi pada hasil.
Adapun Fraksi PAN melalui Armada menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal. Pemerataan pembangunan, kebutuhan masyarakat, target pendapatan yang realistis dan penguatan belanja infrastruktur menjadi sejumlah catatan yang disampaikan.
Rangkaian pandangan tersebut memperlihatkan kekhawatiran legislatif terhadap efektivitas RAPBD 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyusun anggaran, tetapi juga memastikan program yang dibiayai benar-benar terlaksana dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan tujuh fraksi selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD dalam tahapan penyusunan APBD 2027. Ukuran keberhasilannya bukan semata terserapnya anggaran, melainkan seberapa jauh belanja daerah mampu menjawab persoalan masyarakat dan mendorong pembangunan Kalteng. (Polin-ARK/Ikn)
