Trending

Abpednas Diharapkan Menjadi Motor Penggerak Pembangunan di Jeneponto

Abpednas Diharapkan Menjadi Motor Penggerak Pembangunan di Jeneponto
Dr.Sulaeman Natsir S.Kom Ketua Abpednas ( IG )

Jeneponto - Spektroom : Sebagai wadah berhimpun anggota BPD diharapkan untuk terus bersinergi dan menjadi mitra dan jejaring strategis dalam membangun daerah.Hal ini diungkapkan Dr. Sulaeman Natsir S.Kom selaku Ketua umum Asosiasi Bamus Desa Nasional Abpednas di sela- sela Pelantikan Pengurus Badan Permusawaratan Desa Se kabupaten yang dilakukan Bupati Paris Yasir,di bontosunggu Jeneponto Jumat (25/9/2026)

Dikatakan jejaring tersebut dapat menjadi ruang bersama bagi anggota BPD untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat kelembagaan, membangun kolaborasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. “Dengan jejaring ini, bisa wujudkan BPD Berdaya, Desa Mandiri, Jeneponto Bahagia,” harapnya.


Ditambahkan, ABPEDNAS Akan Diperkuat hingga Tingkat Kecamatan
Sebagai langkah konkret, DPC ABPEDNAS Kabupaten Jeneponto dalam waktu dekat akan mengupayakan agar seluruh anggota BPD dapat terdaftar dalam keanggotaan ABPEDNAS. Selain itu, DPC ABPEDNAS juga akan mendorong pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan atau Dewan Pengurus Kecamatan (DPK).


“Dalam waktu dekat DPC ABPEDNAS akan mengupayakan seluruh anggota BPD untuk terdaftar dalam keanggotaan ABPEDNAS serta membentuk kepengurusan ABPEDNAS sampai ke tingkat kecamatan atau DPK,” ungkapnya.


Pelantikan 593 anggota BPD tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan kelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Jeneponto.

Dengan semangat kolaborasi, peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, serta pengawalan aspirasi masyarakat, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.


BPD Berdaya, Desa Mandiri, Jeneponto Bahagia.Sementara itu Nurdin warga Jeneponto berharap agar Abpednas dapat menjadi motor penggerak pembangunan dengan melihat potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat .

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno