Aduan Bau Sampah, Pemkot Surabaya Tertibkan 25 Persil Usaha Pemilahan di Keputih
Surabaya-Spekyroom : Aduan warga terkait bau tidak sedap akibat penumpukan sampah basah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan aktivitas usaha pemilahan sampah di kawasan Keputih Tegal Selatan, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kamis (12/11/2026).
Penertiban menyasar 25 bangunan atau persil yang digunakan untuk aktivitas pemilahan sampah yang dinilai menimbulkan gangguan lingkungan dan belum memenuhi ketentuan perizinan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, penertiban dilakukan setelah pihaknya menerima pengaduan masyarakat dan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi, tepatnya di sisi Taman PUPR.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan residu atau sisa pemilahan sampah yang seharusnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA), justru ditinggalkan di lokasi. Tumpukan sampah basah dan cairan lindi yang keluar dari sampah tersebut menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan warga.
"Residu atau hasil sampah yang harusnya dibuang ke TPA itu ditinggalin, bau. Setelah kita melakukan pengecekan dan verifikasi kembali di lapangan, rata-rata memang tidak punya izin," kata Fikser, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Fikser, dari sekitar 38 persil yang ada di kawasan tersebut, sebanyak 26 persil diketahui melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Sebelum penertiban, Pemkot telah melakukan dialog dan mediasi dengan para pengelola. Namun, langkah penertiban tetap dilakukan karena aktivitas tersebut melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti menjelaskan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap bangunan untuk memastikan jenis aktivitas yang berlangsung. Bangunan yang digunakan untuk pemilahan sampah dan menimbulkan pencemaran terlebih dahulu dikosongkan, kemudian disegel sebagai tanda penghentian kegiatan.
Adapun usaha pengepulan sampah masih diperbolehkan beroperasi sementara karena menggunakan lahan pribadi dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pemkot Surabaya, lanjut Fikser, membuka peluang agar aktivitas usaha tersebut dapat kembali berjalan melalui mekanisme perizinan yang sesuai. Para pelaku usaha juga harus memenuhi standar lingkungan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Bahkan, paguyuban pengelola sampah akan diajak berdialog untuk membahas kemungkinan pemanfaatan aset pemerintah kota melalui mekanisme sewa. Dengan ketentuan tenaga kerja yang digunakan berasal dari warga Surabaya.
Pemkot memastikan pengawasan bersama Satpol PP akan terus dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kebersihan lingkungan dan kenyamanan warga sekitar.