Ahmad Fadly: Akar Masalah Tanah Datar Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Mentalitas
Tanah Datar-Spektroom : Di tengah agenda pengendalian inflasi dan verifikasi Koperasi Desa Merah Putih, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi, melempar kritik yang menohok ke dalam. Ia menyebut, persoalan Luhak Nan Tuo tidak melulu soal lapangan kerja dan harga bahan pokok.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi serta Pembahasan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa Merah Putih secara daring. Acara berlangsung di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar, Senin, (14/9/2026)
Ruang Bersama Indonesia sendiri merupakan program kolaboratif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendorong pemerintah daerah, desa, dan komunitas untuk memiliki pusat layanan terpadu - tempat edukasi, konsultasi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi.
Fadly menyatakan dukungan penuh. Namun, ia menggeser fokus diskursus.
"Persoalan terbesar kita berada pada mentalitas masyarakat," ujar Fadly.
Berdasarkan pengalamannya mendampingi masyarakat Tanah Datar hampir dua tahun, ia melihat akar persoalan lebih dalam dari sekadar angka kemiskinan atau inflasi. Ia menyoroti sejumlah isu yang menurutnya mendesak: pola asuh anak yang rapuh, budaya ingin serba instan, tingginya prasangka sosial atau suudzon, hingga ancaman penyalahgunaan narkoba dan fenomena LGBT yang ia nilai meresahkan di tingkat nagari.
Bagi Fadly, jawaban atas kegelisahan itu sudah ada dalam khazanah Tanah Datar sendiri: filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
"Konsep ABS-SBK sebenarnya sudah sangat lengkap karena memadukan nilai budaya dan landasan keagamaan. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari," kata lulusan psikologi tersebut.
Menurut Fadly, Ruang Bersama tidak boleh terjebak menjadi sekadar pusat konsultasi rumah tangga. Jika hanya berkutat pada urusan domestik, program ini akan kehilangan daya ungkitnya sebagai benteng Sumber Daya Manusia.
Ia mendorong agar kurikulum Ruang Bersama di Tanah Datar disisipi materi yang membuka cara berpikir: literasi pola asuh modern yang tetap berakar adat, pendidikan anti-narkoba berbasis surau dan keluarga, hingga edukasi yang membuat masyarakat lebih responsif terhadap pembangunan dan investasi.
Tanpa perubahan mentalitas, setiap kucuran investasi dan program ekonomi akan bocor di tengah jalan. Masyarakat yang suudzon dan ingin instan akan sulit diajak berkolaborasi membangun koperasi desa yang sehat - termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin turut diverifikasi.
Karena itu, ia meminta agar penguatan karakter tidak dianggap sebagai program pelengkap.
"Mengingat krusialnya pembinaan karakter dan SDM ini, kami berharap alokasi anggaran untuk program-program pemberdayaan dan penguatan mentalitas masyarakat dapat terus diperjuangkan pada tahun anggaran mendatang," ujarnya.
Langkah Tanah Datar ini patut dicatat, disaat banyak daerah masih memandang Ruang Bersama sebagai proyek fisik - membangun gedung atau sekretariat - Tanah Datar mencoba mengisinya dengan pertarungan ideologi: mengembalikan ABS-SBK dari sekadar slogan di spanduk menjadi sistem operasi sosial. (Ris1)
