AI untuk Bansos dan UMKM, Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

AI untuk Bansos dan UMKM, Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Menkomdigi Meutya Hafid, dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan (Foto: Dunia Meutya/Ditjen KPM Kemkomdigi)

Jakarta - Spektroom : Pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Salah satu implementasi prioritasnya adalah digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis AI serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meutya menjelaskan, digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia.

Ia membeberkan, uji coba program tersebut di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan hasil yang positif dan kini pemerintah bersiap melakukan perluasan implementasi ke berbagai daerah.

"Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan," ujarnya.

Melalui pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan menganalisis data penerima bansos secara lebih akurat sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.

"AI membantu pemerintah mengelola dan menganalisis data dengan lebih baik sehingga proses verifikasi, pembaruan data penerima, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat," jelasnya.

Selain mendukung layanan publik, Meutya menilai AI juga akan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan dukungan teknologi digital, pelaku usaha kecil akan memiliki akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional yang lebih baik, dan peluang memperluas usahanya hingga tingkat regional.

Menurutnya, potensi tersebut akan semakin memperkuat proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, besarnya jumlah pengguna internet, serta peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

"Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh Indonesia," pungkas Meutya.

Berita terkait

Fatrionaldi Soroti Besarnya SILPA APBD 2025, Dinilai Hambat Perputaran Ekonomi Daerah

Fatrionaldi Soroti Besarnya SILPA APBD 2025, Dinilai Hambat Perputaran Ekonomi Daerah

Sawahlunto–Spektroom : Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Fraksi PAN–PKB DPRD Kota Sawahlunto, Fatrionaldi, menilai tingginya SILPA menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah daerah sehingga berdampak terhadap laju pertumbuhan

Riswan Idris, Rafles
Indonesia Siap Jadi Kekuatan Digital Asia, Nilai Ekonomi Digital Harus Berputar di Dalam Negeri

Indonesia Siap Jadi Kekuatan Digital Asia, Nilai Ekonomi Digital Harus Berputar di Dalam Negeri

Jakarta-Spektroom : Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan Indonesia tidak boleh lagi puas hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai, sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai US$100 miliar terbesar di ASEAN

Diah Utami, Rafles
Meniti Jalan Damai di Luar Sidang, Ketua MA Terima Audiensi SMSI Bahas Penguatan Budaya Mediasi

Meniti Jalan Damai di Luar Sidang, Ketua MA Terima Audiensi SMSI Bahas Penguatan Budaya Mediasi

Jakarta–Spektroom : Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengajukan gagasan strategis kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memperkuat budaya mediasi di Indonesia melalui program pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat yang melibatkan jaringan media siber di berbagai daerah. Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi SMSI dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.

Riswan Idris, Rafles