Aksi Damai Warga Seret Ayon di PKS KSUP: “Kami Hanya Ingin Janji Ditepati!”
Spektroom – Puluhan warga Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Karya Sukses Utama Prima (KSUP).
Mereka menuntut pihak perusahaan menepati janji dan memperbaiki sejumlah hal yang dianggap belum sesuai kesepakatan awal dengan masyarakat, termasuk persoalan hak-hak karyawan dan sistem kerja di lapangan.
Aksi yang berlangsung Rabu (29/10/2025) itu berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan dari TNI-Polri serta pengamanan internal perusahaan.
Dalam orasinya, tokoh adat Karno Diuk, Ketua BPD Suparno, dan sejumlah perwakilan warga menyampaikan unek-unek yang selama ini dirasakan tidak mendapat tanggapan serius dari pihak perusahaan.
Beberapa tuntutan utama disampaikan warga, antara lain terkait sistem kerja security dan penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) petani.
Warga menolak sistem kerja outsourcing yang diberlakukan perusahaan karena dianggap merugikan tenaga kerja lokal.
Mereka meminta agar pola rekrutmen kembali seperti semula tanpa melibatkan perusahaan pihak ketiga, serta agar kontrak yang dibuat oleh PT Naga Hari Utama selaku pengelola tenaga outsourcing dicabut.
Selain itu, petani juga memprotes adanya pemotongan 1,70 persen terhadap harga TBS tanpa penjelasan yang transparan.
Mereka menilai kebijakan itu sangat merugikan, apalagi disertai dengan sikap arogan dari pihak grader di lapangan.
Petani juga meminta agar penerimaan buah kecil dilakukan melalui penimbangan langsung, bukan hanya berdasarkan perkiraan.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa menutup akses pintu masuk pabrik, menyebabkan kendaraan pengangkut CPO dan TBS tidak bisa keluar masuk.
Setelah jeda istirahat siang, mediasi dilakukan dan disepakati akan digelar dialog lanjutan bersama Forkopimda Kabupaten Sambas dalam tiga hari ke depan.
Menanggapi hal itu, Arif Hidayat Iban selaku penanggung jawab PKS PT KSUP mengatakan bahwa perusahaan siap duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kita sudah sampaikan semua penjelasan, namun memang ada hal yang masih deadlock.
Pertemuan lanjutan akan digelar di Sambas bersama Disnaker dan dinas terkait agar hasilnya lebih konkret dan sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas, Mardirius Lope, menegaskan pihaknya bersikap netral dan berupaya menjaga agar kedua belah pihak tetap tenang.
“Kita melindungi semua, baik masyarakat maupun pihak perusahaan. Yang penting semua bisa duduk bersama dan mencari kesepakatan yang adil,” katanya.
Ia berharap, dalam dialog berikutnya, masyarakat dan perusahaan dapat menahan diri serta mengedepankan komunikasi agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan damai dan bermartabat (Apolonius)
Editor : Biantoro
