APBD Kota Batam tahun 2027, Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Infrastruktur
Batam–Sektroom : Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2027 sebesar Rp 4,8 triliun disampaikan oleh Walikota Batam Amsakar.
Penyampaian nota Keuangan tersebut dilangsungkan dalam Rapat paripurna DPRD Kota Batam, Selasa (8/9/2026) di Ruang Sidang Utama, menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam.
Dalam penyampaian Nota Keuangan, Amsakar mengatakan APBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemerintah Kota Batam menyiapkan sejumlah program, diantaranya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Kedua, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, diarahkan melalui pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemudahan fasilitasi perizinan usaha.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan. Sejumlah kawasan menjadi sasaran penanganan banjir secara terpadu, yakni Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, dan Tiban Center.
Keempat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,disiapkan untuk penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa perguruan tinggi di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan, jalur berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta jalur hinterland.
Kelima, optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas, antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kota Batam merancang pendapatan daerah TA 2027 sebesar Rp4,7 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
PAD ditargetkan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun, retribusi daerah Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp304 miliar.
Pada sisi belanja, Pemerintah Kota Batam merancang alokasi sebesar Rp4,8 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Untuk menyeimbangkan postur anggaran, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp116 miliar. Dengan komposisi tersebut, total postur APBD Kota Batam TA 2027 dirancang mencapai Rp4,859 triliun.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, pembahasan tersebut penting untuk memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya
