Atasi Disinformasi, Pemerintah Orkestrasi 8.000 Kehumasan Pusat dan Daerah
Jakarta-Spektroom : Pemerintah menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar komunikasi kebijakan lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya disinformasi. Ia menekankan perlunya kerja sama kuat antara humas pusat dan humas daerah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya menyebut forum kehumasan nasional selama ini berjalan melalui Anugerah Media Humas. Ke depan forum tersebut akan dilengkapi agenda komunikasi berkala agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa berkoordinasi lebih cepat.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujarnya..
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi program sama pentingnya dengan pelaksanaan program. Jaringan kehumasan nasional yang mencapai lebih dari 8.000 perangkat harus bergerak dalam satu orkestrasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujar Qodari.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan wajah masyarakat dalam komunikasi pemerintah. Informasi program harus menunjukkan perubahan yang dirasakan warga.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan humas pemerintah harus bekerja dua arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas juga perlu membaca isu yang berkembang di masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” ujar Bima.
Bima meminta humas memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari daerah. Dengan begitu ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif atau hoaks.
Forum Bakohumas ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang lebih cepat merespons, membaca kebutuhan publik, dan memastikan informasi program sampai ke seluruh Indonesia. (RRE/Diut)
