Atasi Penurunan Muka Tanah Kementerian PU Siap Bangun Tanggul Pesisir Teluk Jakarta

Atasi Penurunan Muka Tanah Kementerian PU Siap Bangun Tanggul  Pesisir Teluk Jakarta

SPEKTROOM.ID  - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan muka tanah _(land subsidence)_ dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dengan pembangunan tanggul pantai Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Menteri Dody di Jakarta,Senin (9/6/2025)

Ditjen  Sumber Daya Air Kementerian PU telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta . Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7  paket 1  di Kali Ancol dan Kali Dadap.  Pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025 dan saat ini dalam persiapan lelang.

Sementara pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.

Pada tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.

Hingga 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan  Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah _land subsidence_ akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Berita terkait

Menteri PU  Pastikan  Pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap, Berjalan Optimal

Menteri PU  Pastikan  Pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap, Berjalan Optimal

Cilacap - Spektroom :  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan  pembangunan  Sekolah Rakyat Cilacap berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan  saat Menteri PU meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Minggu (10/5/2026. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody menyoroti pentingnya penanganan drainase dan pengendalian aliran air

Nurana Diah Dhayanti
Hendri Elvin Desak RSUD Sawahlunto Tes Urine Seluruh Pegawai dan Beri Sanksi Tegas Jika Terbukti Positif Narkoba

Hendri Elvin Desak RSUD Sawahlunto Tes Urine Seluruh Pegawai dan Beri Sanksi Tegas Jika Terbukti Positif Narkoba

Sawahlunto–Spektroom : Sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan RSUD Sawahlunto mencuat setelah adanya pemeriksaan acak terhadap sejumlah pegawai rumah sakit yang disebut menemukan satu orang staf sopir ambulans terindikasi positif menggunakan zat terlarang. Menanggapi informasi tersebut, tokoh masyarakat Sawahlunto yang juga adalah Anggota Fraksi PKS DPRD Sawahlunto, Hendri Elvin,

Riswan Idris, Bian Pamungkas
Respati Dorong Pokdarwis Kembali Diperkuat, Pariwisata Harus Tumbuh dari Bawah

Respati Dorong Pokdarwis Kembali Diperkuat, Pariwisata Harus Tumbuh dari Bawah

Surakarta – Spektroom: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata untuk kembali menghidupkan dan memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di daerah. Menurut Respati, keberadaan Pokdarwis sangat penting sebagai ujung tombak pengembangan wisata berbasis masyarakat. Karena itu, perhatian pemerintah pusat terhadap kelompok sadar wisata dinilai perlu diperkuat

Ciptati Handayani, Bian Pamungkas