Banggar DPRD dan Pemprov DKI Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp82,8 Triliun
Jakarta-Spektroom : Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sebesar Rp82.889.198.794.375 atau sekitar Rp82,8 triliun.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pembahasan Banggar DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026) malam, setelah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif mengenai arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah tahun depan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan, sebelum menetapkan hasil pembahasan, ia meminta persetujuan seluruh anggota Banggar yang hadir dalam rapat.
"Untuk absahnya saya tanyakan sekali lagi, apakah hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui?" tanya Suhud kepada peserta rapat.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serempak oleh seluruh anggota Banggar dengan kata, "Setuju."
Dengan persetujuan tersebut, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dinyatakan selesai dan menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.
Suhud menjelaskan, hasil pembahasan yang telah disepakati akan dibawa ke rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. Forum tersebut menjadi tahapan sebelum dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027," ujar Suhud.
Menurutnya, penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu, 12 Agustus 2026. Jadwal tersebut telah ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta yang digelar pada 28 Juli 2026.
KUA-PPAS merupakan dokumen penting dalam siklus penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta batas maksimal alokasi anggaran bagi setiap perangkat daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD sebelum nantinya dibahas kembali secara lebih rinci oleh DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD 2027 senilai sekitar Rp82,8 triliun, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat segera melanjutkan proses penyusunan RAPBD 2027 sehingga seluruh program prioritas pembangunan, pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kesejahteraan masyarakat dapat dirancang secara tepat sasaran sesuai kemampuan fiskal daerah.
