Bappenas Jadikan Lampung sebagai Pusat Hilirisasi Komoditas Pangan Unggulan
Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah pusat mendorong Provinsi Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas pangan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat 24 Juli 2026.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik apa yang disampaikan Gubernur Lampung. Ia menilai perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi riil di daerah, terutama dari tingkat desa. Menurut Rahmat, identifikasi persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Ia menyampaikan Bappenas akan menjadikan pendekatan pembangunan berbasis desa di Lampung sebagai salah satu model perencanaan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi juga harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Di Indonesia Timur ada daerah yang pertumbuhannya sampai 20 persen, tetapi pemerataannya rendah sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Sekali lagi, pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian," jelasnya. Dirinya menyatakan Bappenas siap mempelajari seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dirumuskan menjadi solusi dan program pembangunan. Pambudy juga menilai pengembangan komoditas singkong memiliki prospek strategis bagi masa depan Indonesia, termasuk sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis pertanian.
Pertemuan juga membahas sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Usai pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung agar terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Alhamdulillah hari ini kita menerima kunjungan kerja dari Menteri Bappenas. Kita melakukan sinkronisasi mengenai bagaimana perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung ke depan bisa sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan nasional,” kata Mirza usai pertemuan, Jumat (24/7/2026).
Menurut Mirza, salah satu arahan utama dari pemerintah pusat adalah menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi berbagai komoditas pangan unggulan.
“Ke depan fokus pemerintah pusat akan mendorong agar Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas pangan,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan seluruh usulan strategis Pemprov Lampung telah disampaikan kepada Menteri Bappenas, termasuk keinginan agar Lampung menjadi model nasional pengembangan industri hilir berbasis singkong.
“Kita mengusulkan bagaimana hilirisasi singkong atau ubi kayu, sehingga Provinsi Lampung dapat ditetapkan sebagai model pengolahan hilirisasi ubi kayu di Indonesia. Begitu juga hilirisasi produk-produk pangan lainnya,” kata Marindo.
Selain sektor pangan, Bappenas juga menaruh perhatian terhadap pembangunan desa di Lampung. Salah satunya melalui pengembangan Indeks Desa Sehat yang dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi pedesaan.
Menurut Marindo, konsep pembangunan Desa-ku Maju yang selama ini dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung juga mendapat perhatian khusus dari Bappenas untuk dikembangkan sebagai model pembangunan nasional.
Konsep tersebut mengintegrasikan penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, dan swasembada air dalam pembangunan desa.
"Model Desa-ku Maju ini menjadi model yang akan diangkat menjadi model tingkat nasional. Harapannya konsep yang telah diimplementasikan di Provinsi Lampung bisa diterapkan secara efektif secara nasional,” ujarnya.
Marindo menambahkan pengembangan komoditas pangan, terutama singkong, akan menjadi salah satu fokus utama dalam model tersebut sehingga dapat memperkuat posisi Lampung sebagai daerah penghasil sekaligus pusat industri pengolahan pangan berbasis komoditas lokal.
Pada pertemuan itu, para bupati dan wali kota se-Lampung juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan prioritas di daerah masing-masing agar dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional melalui Bappenas.(@Ng).
