Bawaslu Purbalingga Gandeng UIN Saizu Perkuat Literasi Demokrasi, Bidik Peran Mahasiswa
Purwokerto-Spektroo : Demokrasi tidak cukup hanya diawasi saat pemilu berlangsung. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi juga perlu dibangun sejak jauh hari.
Karena itu, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, salah satunya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.
Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu Purbalingga dengan jajaran UIN Saizu di Ruang Rapat Rektorat UIN Saizu, Selasa (11/8/2026).
Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi. Mahasiswa yang didominasi generasi milenial dan Gen Z dinilai dapat menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif.
"Pengawasan partisipatif melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk dari perguruan tinggi yang saat ini mayoritas Gen Milenial dan Gen Z. Salah satu motor penggerak demokrasi adalah di perguruan tinggi," kata Misrad.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dapat menjadi objek edukasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyuarakan berbagai persoalan demokrasi. Mulai dari keterwakilan perempuan dalam politik hingga praktik politik uang.
Misrad mengakui Bawaslu tidak mungkin bekerja sendirian untuk mencegah politik uang. Karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memperluas pendidikan politik dan literasi kepemiluan.
"Bawaslu tidak bisa sendirian menghilangkan politik uang. Setelah MoU, mungkin kita akan lebih intens tentang literasi demokrasi pemilu, baik di Purbalingga maupun Purwokerto," ujarnya.
Rektor UIN Saizu, Prof. Ridwan, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, UIN Saizu memiliki potensi akademik yang relevan untuk mendukung penguatan demokrasi.
Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah, misalnya, memiliki irisan keilmuan dengan persoalan tata kelola negara dan politik.
Mahasiswa UIN Saizu juga telah mendapatkan pengalaman praktik di sejumlah lembaga, termasuk KPU, Bawaslu, DPRD dan Mahkamah Konstitusi.
Kerja sama nantinya akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan diarahkan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selain pendidikan politik dan literasi demokrasi, kolaborasi dapat dikembangkan melalui program KKN mahasiswa UIN Saizu di desa-desa Kabupaten Purbalingga. Bawaslu juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan magang dan penelitian.
"Penguatan jejaring dengan stakeholder ini diharapkan dapat menguatkan tupoksi masing-masing, khususnya berkaitan dengan literasi pada masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi yang berkualitas," kata Ridwan.
Kolaborasi UIN Saizu dan Bawaslu Purbalingga diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU. Lebih jauh, kerja sama tersebut diarahkan menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memahami demokrasi sekaligus ikut mengawasinya.
