Benahi MBG Merapikan SPPG
Jakarta - Spektroom: Sejak diresmikan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG selalu menjadi sorotan dan perhatian publik.
Bagaimana tidak, beragam isu banyak menerpa perjalanan program ini, mulai dari isu preferensi yang berkaitan dengan daya terima hingga isu keamanan pangan yang berhubungan langsung dengan keselamatan para penerimanya.
Program yang lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan di masyarakat, berlanjut menjadi program yang penuh dengan prasangka dan drama.
Ternyata memberi makan saja belum cukup, tanpa diiringi dengan memberi pemahaman menyeluruh tentang program ini kepada masyarakat.
Masyarakat harus diedukasi mengenai konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, keamanan pangan, serta tujuan besar dari program ini.
Bahkan, ada risiko yang justru merugikan kesehatan masyarakat jika aspek pengetahuan diabaikan terutama para kelompok rentan penerima manfaat, seperti anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam perjalananannya program MBG tidak selalu menapak dijalan mulus, ada sejengkak kerikil yang menganggu, dengan diselewengkannya dana MBG serta harga bahan baku yang naik turun hingga mengusiik dapur MBG yang dinamai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat SPPG.
Bahkan sinyal datang dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang meminta waktu satu bulan untuk membenahi carut-marut yang ada selama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung.
Zulhas menegaskan, selama satu bulan itu pemerintah akan fokus membenahi penyalahgunaan Program MBG, merapikan data fiktif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mendata titik yang layak menerima.
Pemerintah sedang mengkaji berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG sekaligus menyiapkan langkah perbaikannya. Hasil kajian tersebut, konon, akan dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan lebih lanjut.
Kita tahu, Program MBG tengah menjadi sorotan setelah tiga pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya ditahan usai dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subiyanto.
Adalah Ahli gizi Tan Shot Yen memberikan catatan terhadap implementasi Program MBG yang dinilai telah menyimpang dari tujuan awal peningkatan gizi anak.
Shot Yen menekankan bahwa program yang seharusnya meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 justru terperosok ke dalam jebakan produk ultra-processed food (UPF) dan promosi industri pangan.
Tan juga menyoroti penyediaan susu UHT aneka rasa dalam paket MBG yang menurutnya keliru dari sisi fisiologi, kesehatan masyarakat, hingga regulasi.
Anak 1–5 tahun itu sudah selesai masa menyusu. Mengapa justru diberi susu hewan bergula dengan kandungan susu hanya 30 persen? Ini bukan kebutuhan gizi, tapi produk industri.
Belum lagi masuknya roti berbahan gandum impor yang tidak relevan dengan konteks pangan nasional.
Tan juga mempertanyakan sejak kapan kita negara penghasil gandum? Indonesia kaya karbo lokal yaitu beras aneka warna, singkong, ubi, kimpul. Tapi yang masuk justru produk UPF.
UPF, obesitas, dan gangguan belajar Tan memaparkan hasil studi internasional yang menunjukkan bahwa UPF meningkatkan risiko obesitas, gangguan metabolik, hiperaktif, turunnya performa akademik, hingga penyakit kardiovaskular pada anak.
Ya... begitulah, Meski Kerikil Menghambat, Efektifkan data SPPG dan MBG tetap bergulir, semoga.
Diangkat dari berbagai sumber.
