Bupati Annisa Himpun CSR Rp31,55 Miliar untuk Infrastruktur, Dharmasraya Tempuh Skema Pembiayaan Inovatif di Tengah Efisiensi Anggaran
Dharmasraya–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan strategi pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, pemerintah daerah berhasil menghimpun komitmen pembangunan infrastruktur senilai Rp31,55 miliar sepanjang 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari skema innovative financing yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani. Skema ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, pemerintah memilih memperkuat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Dharmasraya melalui pemanfaatan dana CSR secara terarah untuk pembangunan jalan dan infrastruktur publik.
Sepanjang tahun 2026, komitmen CSR tersebut diwujudkan dalam pembangunan dan rehabilitasi sembilan ruas jalan di berbagai kecamatan.
Program tersebut meliputi peningkatan Jalan Pinang Makmur–PT Bina sepanjang 1,5 kilometer dengan nilai Rp2,79 miliar, Jalan Batu Kangkung–Lubuk Besar sepanjang 1,7 kilometer senilai Rp2,64 miliar, serta peningkatan Jalan Abai Siat–Batas Solok Selatan/Koto Gadang sepanjang 6 kilometer dengan nilai Rp18 miliar yang didukung enam perusahaan.
Selain itu, dilakukan rehabilitasi Jalan Simpang Lintas Sport Center–Simpang SMKN 1 Koto Padang sepanjang 500 meter senilai Rp1,5 miliar, pembangunan Jalan Lingkar Sopan Jaya sepanjang 1,3 kilometer senilai Rp1,5 miliar, rehabilitasi Jalan Simpang Lintas Sungai Dareh–Sungai Kilangan sepanjang 1,7 kilometer senilai Rp620 juta, peningkatan Jalan Piruko Barat–Padang Tarok sepanjang 1 kilometer senilai Rp3 miliar, peningkatan Jalan Sinamar–Sungai Limau senilai Rp500 juta, serta rehabilitasi Jalan Wonotiung–Koto Salak sepanjang 670 meter senilai Rp1 miliar.
Dalam perkembangan terbaru, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui penandatanganan komitmen pembangunan infrastruktur senilai sekitar Rp6,6 miliar.
Kerja sama tersebut melibatkan PT Hamparan Kemilau Indah, PT Damasraya Sawit Lestari, PT Dharmasraya Lestarindo, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Andalas Wahana Berjaya, PT X Dareh, serta satu perusahaan mitra lainnya.
Dana CSR itu akan digunakan untuk peningkatan Jalan Piruko Barat–Padang Tarok, peningkatan Jalan Bukik Bajang–Padang Tarok, pembangunan Jalan Lingkar Sopan Jaya, serta rehabilitasi jalan menuju Sport Center Dharmasraya dan SMK Negeri 1 Koto Padang.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBD, terutama ketika pemerintah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Menurut Annisa, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan terobosan pembiayaan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang tersedia, termasuk membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha melalui program CSR.
"Kami tidak ingin keterbatasan fiskal menjadi alasan tertundanya pembangunan. Karena itu, kami membangun kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema pembiayaan inovatif agar kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi," ujar Annisa di Kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai program CSR bukan sekadar bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap kolaborasi tersebut terus berkembang sehingga semakin banyak pembangunan infrastruktur yang dapat direalisasikan tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Pendekatan pembiayaan inovatif melalui CSR dinilai menjadi salah satu opsi yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pola kemitraan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menargetkan pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten. (Ris1)
