Beras Aman, Harga Pangan Jadi Perhatian Pemprov Kalteng Jelang Nataru dan Ramadan
Palangka Raya-Spektroom : Ketersediaan beras di Kalimantan Tengah dipastikan dalam kondisi aman. Namun, masyarakat masih perlu mencermati perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 serta Ramadan 2027. Pasalnya, inflasi Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 mencapai 5,19 persen secara tahunan, tertinggi di wilayah Kalimantan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui Coffee Morning Rapat Koordinasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Sunarti, saat membacakan sambutan tertulis Sekda menyampaikan bahwa meskipun stok beras dalam kondisi aman, pemerintah tidak boleh lengah dalam mengawasi harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Berbagai langkah disiapkan, mulai dari pelaksanaan pasar penyeimbang, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi lahan pertanian, pengembangan benih unggul, hingga pembangunan fasilitas pengolahan beras dan pengembangan sektor peternakan ayam.
"Stok beras di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi aman. Namun, kita tidak boleh lengah. Pengawasan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok harus terus diperkuat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru serta Ramadan. Kami juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying," tutur Sunarti.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengungkapkan inflasi tahunan Kalteng pada Oktober 2026 mencapai 5,19 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Kabupaten Kapuas bahkan mencatat inflasi tertinggi di Kalteng sebesar 5,87 persen.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan masyarakat pada sejumlah momentum besar perlu diantisipasi melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan.
"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh anggota TPID. Melalui optimalisasi pasar murah, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, serta pemantauan harga dan stok secara berkala, diharapkan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga," ungkap Yuliansah.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian pengendalian harga antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan ikan air tawar. Pemerintah juga mengoptimalkan subsidi ongkos angkut melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), serta memperkuat pemantauan harga dan stok di pasar.
Dari sisi data, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Susilotonga, menjelaskan inflasi bulanan Kalteng pada Oktober 2026 tercatat 0,68 persen. Kenaikan harga daging ayam ras, ikan nila, ikan gabus, cabai rawit, dan kacang panjang akibat terbatasnya pasokan menjadi sejumlah faktor penyumbang inflasi.
Secara kumulatif, inflasi Kalteng sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 3,91 persen. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya pengendalian harga secara terukur agar kenaikan kebutuhan masyarakat tidak semakin membebani daya beli.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi tetap terjaga. Masyarakat pun diimbau berbelanja sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi pembelian berlebihan maupun penimbunan pangan menjelang momentum hari besar keagamaan. (Polin-Dw:AS)