Trending

BPBD Maluku Utara Surati Kabupaten/Kota Antisipasi Kondisi Cuaca Ekstrem

BPBD Maluku Utara Surati Kabupaten/Kota Antisipasi Kondisi Cuaca Ekstrem
Sumber:BPBD Malut

Spektroom - Menyikapi kondisi cuaca ekstrem do Wilayah Maluku Utara sesuai release peringatan dini dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate dalam seminggu ke depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti peringkat dini ke  BPBD kabupaten Kota.

BPBD Maluku Utara dalam suratnya tertanggal 5 Januari 2025, perihal peringatan dini cuaca dan potensi cuaca ekstrem wilayah Provinsi Maluku Utara tanggal 5 - 11 Januari 2026 yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara Fehbi Alting.

Dalam surat tersebut disampaikan agar BPBD Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengantisipasi kemungkinan adanya potensi ancaman bencana Hidrometeorologi.

Mempersiapkan sumber daya dan terus mengupdate informasi cuaca melalui BMKG.
Disamping itu juga memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan (Curah hujan, tinggi muka air) dan potensi wilayah terdampak. Memastikan ketersediaan rambu dan jalur evakuasi.

Kepada masyarakat dihimbau agar dapat mengambil langkah-langkah dengan kenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman apabila terjadi potensi bencana, seperti banjir dan longsor.

Waspadai aktivitas di wilayah rawan seperti pesisir pantai dan area perbukitan, Jauhi area pepohonan tua atau rawan tumbang, selalu periksa prakiraan cuaca sebelum bepergian dengan moda transaksi darat, laut dan udara, selalu ikuti dan dapatkan informasi resmi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno