BPK RI: JLS Banyuwangi–Jember Proyek Strategis Nasional Segera Dilanjutkan

BPK RI: JLS Banyuwangi–Jember Proyek Strategis Nasional Segera Dilanjutkan
Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo bersama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani (Foto Kominfo Banyuwangi)

Spektroom - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Banyuwangi yang lama tertunda.

Rapat koordinasi membahas hal itu digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi. BPK mempertemukan berbagai instansi terkait.

Rakor dipimpin Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo bersama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sejumlah pihak hadir, seperti Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen ATR/BPN Embun Sari, dan perwakilan PT Jasa Marga serta PTPN III.

Menurut Slamet Edy Purnomo, pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti.

“Proyek JLS masuk Program Strategis Nasional (PSN). Karena itu, BPK berperan memfasilitasi agar pembangunan bisa segera berlanjut,” ungkapnya,Jumat (24/10/2025).

“Pansela ini termasuk PSN karenanya kami dari BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud,” jelasnya

Foto Kominfo Banyuwangi

“Jalur tersebut memiliki dampak besar bagi ekonomi wilayah selatan dan memperlancar distribusi barang antar wilayah,” paparnya.

Masih tersisa 14,1 kilometer yang belum tersambung, melintasi hutan Perhutani dan lahan perkebunan Selogiri serta Malangsari milik PTPN I Regional 5.

Kendala utama pembangunan terletak pada proses pelepasan aset lahan yang melibatkan banyak instansi dan kebijakan lintas sektor.

"Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai PSN, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral," tegas Edy.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antar instansi untuk menuntaskan hambatan teknis dan mempercepat pelaksanaan proyek.

"Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama," jelasnya.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 47,1 miliar untuk menyelesaikan pembangunan JLS ruas Banyuwangi–Jember.

"Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan," tegasnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik langkah BPK yang memfasilitasi percepatan proyek strategis nasional tersebut demi kemajuan Banyuwangi.

"Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat," ungkapnya. (Budi S)

Berita terkait

Dua Perusahaan Bersatu Hadang Karhutla di Ketapang, Sekat Bakar Dibangun di Perbatasan Konsesi

Dua Perusahaan Bersatu Hadang Karhutla di Ketapang, Sekat Bakar Dibangun di Perbatasan Konsesi

Ketapang - Spektroom : Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di tengah musim kemarau mendorong PT Mayawana Persada dan PT Jalin Vaneo memperkuat langkah pencegahan secara bersama-sama. Kedua perusahaan pemegang konsesi hutan tersebut membangun sekat bakar atau firebreak di kawasan perbatasan konsesi, Selasa (15/9/2026)

Apolonius Welly, Buang Supeno
7 Fraksi DPRD Kalteng Desak RAPBD 2027 Tak Sekadar Jadi Angka di Atas Kertas

7 Fraksi DPRD Kalteng Desak RAPBD 2027 Tak Sekadar Jadi Angka di Atas Kertas

Palangka Raya-Spektroom: Tujuh fraksi DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar RAPBD 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen anggaran. Mereka menuntut setiap rupiah anggaran memiliki sasaran yang jelas dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Pandangan itu disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa

Polin, Buang Supeno
ссс