Trending

BPKP Kepri tinjau Pelaksanaan RTLH Program Bedah Rumah Merah Putih di Tanjungpinang

BPKP Kepri tinjau Pelaksanaan RTLH Program Bedah Rumah Merah Putih di Tanjungpinang
Rombongan BPKP Kepri meninjau RTLH di Kota Tanjungpinang. (Foto: Prokompim)

Tanjungpinang–Spektroom : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Kepulauan Raiu (Kepri) melakukan peninjauan lapangan proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Program Bedah Rumah Merah Putih di Kawasan Dompak Tanjungpinang.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Tanjungpinang, program Bedah Rumah Merah Putih mendapat alokasi sebanyak 611 unit. Dari jumlah tersebut, 198 unit berada di Kecamatan Bukit Bestari, termasuk 54 unit di Kelurahan Dompak. Program ini menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5.

Setiap penerima bantuan memperoleh anggaran sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran upah tenaga kerja.

Ketika mendampingi rombongan BPKP, Sekretaris Daerah Kota (Sedako) Tanjungpinang, Hendri, menjelaskan tujuan dilakukan peninjauan ini untuk memastikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.

“Bersama tim dari BPKP Provinsi Kepri ingin memastikan program Bedah Rumah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rumah yang dibangun harus layak, aman, dan nyaman untuk dihuni. Pengawasan dari BPKP sangat penting agar pelaksanaannya akuntabel dan transparan,” ucapnya Selasa (17/11/2026).

Ia berharap, melalui program bedah rumah ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi hunian yang sehat, serta kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah yang atap bocor dan tidak layak huni.

“Maka dari itu Pemerintah meninjau langsung kondisi rumah warga yang sudah selesai direhabilitasi, sekaligus bisa berdialog dengan penerima manfaat dan pelaksana di lapangan,”jelasnya.

Sekda Tanjungpinan Hendri di RTLH Dompak. (Foto: Diskominfo)

Sementara itu, Mudzakir selaku Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Riau menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari pendampingan dan pengawasan, untuk mendorong tata kelola program bantuan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami hadir untuk memberikan pendampingan, agar setiap tahapan program RTLH atau bedah rumah merah putih ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,”tutupnya.

Berita terkait

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Sawahlunto-Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto Nurul Hidayat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Hotel Parai, Kota Sawahlunto, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diikuti para

Riswan Idris, Rafles