BPRS Jadikan NTB Rujukan Nasional Penerapan Ekonomi Syariah
Mataram-Spektroom : Provinsi NTB kini tidak hanya dikenal karena pariwisata dan keindahan sirkuit Mandalikanya tetapi juga sebagai "laboratorium" sukses ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan ekonomi syariah NTB seperti sektor perbankan syariah, industri halal dalam hal ini makanan, fashion dan pariwisata, telah menjadikan NTB sebagai magnet baru bagi penguatan ekonomi syariah secara nasional.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 di Mataram Senin (20/4/2026).
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujar Alfi Wijaya dengan optimistis.
Di tengah lesunya industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional, performa industri perbankan syariah di NTB justru tampil memukau dan sehat. Alfi mengungkapkan bahwa NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk belajar.
Menurutnya, kondisi industri BPRS di tingkat pusat sedang "tidak baik-baik saja" akibat tekanan profitabilitas dan kenaikan pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang luar biasa.
Pangsa Pasar Fantastis: BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Kualitas kredit kerjaga diperkuat dengan Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di NTB sangat rendah, yakni di angka 1 persen.
"Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius," tegasnya mengagumi.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menekankan sistem ekonomi syariah adalah jawaban atas ketidakpastian global saat ini. Volatilitas harga energi dan konflik geopolitik dinilai sangat menekan dunia usaha.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur.
Miq Iqbal menilai keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB kini tengah mengambil langkah agresif untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, di antaranya mendorong seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.
Ia juga mendorong pembenahan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah. Melakukan penguatan menyeluruh sebagai lokomotif perbankan daerah serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.
Kepercayaan Himbarsi menjadikan NTB sebagai tuan rumah menjadi momentum krusial untuk terus menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.
Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” diikuti 140 lebih BPRS seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia serta sejumlah pelaku UMKM dari seluruh Indonesia.
