Trending

Buka Rapat Anggota AIPNI, Gubernur Mirza Pesan, Perawat Jadi Penggerak Program OVON

Buka Rapat Anggota AIPNI, Gubernur Mirza Pesan, Perawat Jadi Penggerak Program OVON
Gubernur Mirza buka rapat umum anggota AINI Regional IV Sumbagsel (Foto Spektroom).

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, membuka acara rapat Umum Anggota AIPNI ( Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia) Regional IV yang di hadiri pengurus dari 4 Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, berlangsung di Hotel Horison Bandarlampung, Minggu, (4/10/2026).

Sumber Biro Adpim Lampung

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, menyambut baik atas terselenggaranya Rapat Anggota AIPNI dan sekaligus mengapresiasi acara ini yang diselenggarakan di Provinsi Lampung dan juga sejalan dengan Program Kerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencetak tenaga Kesehatan yang bermutu dalam mengurangi angka pengangguran di Provinsi Lampung

Gubernur Lampung menghimbau agar AIPNI bisa menjadi motor atau Penggerak program yang akan digulirkan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu “OVON” One Village One Nurse (Satu Desa dengan satu Perawat ), Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya yang di Desa bisa di jangkau dengan adanya tenaga perawat disetiap Desa.

Kebijakan OVON, lanjut Mirza, kedepan tentu berangkat dari kebijakan normatif yang akan disusun oleh pemerintah. Kita coba melakukan integrasi dari sumber daya yang ada di desa dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kemudian kita berupaya secara konsisten untuk melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” ungkapnya.

Untuk mengimplementasikan program tersebut Pemprov Lampung akan bekerja sama dengan PPNI dan telah disiapkan sebuah inovasi dimana pemerintah Indonesia dapat mengurangi masalah kesehatan di desa dengan menempatkan tenaga perawat melalui program OVON.

"Harapannya program OVON dapat mengoptimalisasi upaya pelaksanaan kesehatan masyarakat terutama pada upaya promotif dan preventif, mengurangi angka stunting yang sangat tinggi di Indonesia, meningkatkan kapasitas tenaga keperawatan, serta memberdayakan tenaga lulusan perawat" tandas Mirza.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PPNI Provinsi Lampung H. Dr. (Can.) Puji Sartono menyatakan dukungannya terhadap gagasan program OVON yang disampaikan Gubernur Lampung.

Puji Sartono mengatakan, PPNI akan segera melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait guna membahas langkah konkret dalam merealisasikan program tersebut.

Konsolidasi akan melibatkan Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta jajaran pengurus AIPNI sehingga program dapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara terkoordinasi.

Anggota Komisi V DPRD Lampung itu, menjelaskan saat ini lebih dari 13.072 perawat di Lampung. Dia berharap dapat berkolaborasi dengan 15 DPD PPNI se-Lampung dalam mewujudkan visi dan misi PPNI.

Salah satu tantangannya, kata dia, yakni meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

"PPNI juga bertanggungjawab meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) pada IPM, agar semakin baik dari waktu ke waktu. Mari bergandeng tangan, bersinergi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan IPM Lampung, terutama UHH " ujar Puji Sartono.(@Ng).

Berita terkait

Polres Kepulauan Selayar Lanjutkan Kegiatan Minggu Kasih Bersama Umat Kristiani

Polres Kepulauan Selayar Lanjutkan Kegiatan Minggu Kasih Bersama Umat Kristiani

Kepulauan Selayar-Spektroom: Komitmen Polres Kepulauan Selayar untuk hadir dan membangun kedekatan dengan seluruh lapisan masyarakat terus berlanjut. Melalui kegiatan Minggu Kasih, personel Polres Kepulauan Selayar bersama Polsek Benteng menyambangi Rumah Ibadah Katolik Santo Paulus di Jalan KH. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Minggu (1/11/2026). Kegiatan dilaksanakan sekitar

Nur Jalil Sultan, Bian Pamungkas
Pemkot Palangka Raya Buka Penggunaan Dana Karhutla, Transparansi Jadi Tanggung Jawab Bersama

Pemkot Palangka Raya Buka Penggunaan Dana Karhutla, Transparansi Jadi Tanggung Jawab Bersama

Palangka Raya-Spektroom: Penggunaan dana negara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk mengetahui dan mengawasi agar setiap anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Komitmen tersebut disampaikan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui konferensi pers penggunaan Belanja Tidak Terduga

Polin, Bian Pamungkas