Trending

Bukittinggi Peduli, Wako Bantu Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Solok

Bukittinggi Peduli, Wako Bantu Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Solok
Foto.Diskominfo Bkt

Bukittinggi-Spektroom : Pemerintah Kota Bukittinggi tunjukkan aksi solidaritas dan peduli korban bencana banjir bandang Kabupaten Solok. Sejumlah Bantuan diantarkan langsung Wali Kota Bukittinggi didampingi beberapa Kepala SKPD, ke lokasi bencana, Sabtu (25/9/2026).

Saat turun ke lokasi, Pemko Bukittinggi menyerahkan bantuan berupa peralatan rumah tangga, seperti magic com, kompor gas, termos air, kuali dan peralatan shalat. Selain itu, Baznas Bukittinggi juga memberikan bantuan Rp10 juta dalam bentuk 30 tabung gas serta slang paket dan 20 penanak nasi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengungkapkan duka mendalam, atas musibah yang melanda warga Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagai bentuk kepedulian, Pemko Bukittinggi membawa dan menyalurkan bantuan serta donasi untuk korban terdampak banjir bandang dan juga memberikan dukungan sosial bagi Pemerintah Kabupaten Solok.

"Kami turut berduka atas bencana yang menimpa warga serta Pemerintah Kabupaten Solok. Kami berharap, warga tabah menjalani situasi ini. Semoga bantuan yang kami berikan, dapat meringankan beban korban bencana banjir bandang ini. Bantuann kita kumpulkan dari ASN dan masyarakat Bukittinggi," ungkap Wako Ramlan.

Wako juga berpesan pada korban terdapak bencana, agar tetap sabar dalam menghadapi situasi yang ada. "Yakinlah, pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat. Wapres RI sudah datang, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Daerah se Sumbar. Kita semua akan bergandengan tangan untuk membantu menyelesaika persoalan yang ada" tambah Wako. (Rz-Rt)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno