Bupati Eka Putra Tekankan Sinergi dan Integritas dalam Pembangunan Tanah Datar 2026
Tanah Datar-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Eka Putra di Aula Kantor Bupati, Selasa (21/4).
Kegiatan strategis ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor guna mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah yang transparan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rapat dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pemberantasan KKN merupakan fondasi utama dalam memperkuat kinerja pemerintahan dan menjawab ekspektasi publik terhadap layanan yang adil dan profesional.
“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujar Eka Putra.
Ia menekankan bahwa komitmen tersebut harus diimplementasikan secara kolektif melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh terhadap regulasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Eka Putra menggarisbawahi pentingnya transformasi pelayanan publik sebagai indikator nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah. Karena itu, kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Bupati juga mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret di setiap unit kerja. Ia menargetkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Eka Putra turut menyoroti pentingnya pemahaman aspek hukum bagi seluruh aparatur pemerintah daerah. Kehadiran Kepala Kejati Sumbar dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat literasi hukum sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum ini untuk menambah wawasan, sehingga tidak ada pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersangkut persoalan hukum,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada institusi kejaksaan atas peran aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, termasuk melalui pembekalan kepada para wali nagari oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, dalam paparannya menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah sebagai upaya preventif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah praktik penyimpangan, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
Rapat koordinasi dan rapat kerja ini diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam membangun Tanah Datar yang lebih transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di tahun 2026. (Ris1)
