Trending

Bupati Kendal Pastikan Stok Kambing Kurban Aman Jelang Idul Adha

Bupati Kendal Pastikan Stok Kambing Kurban Aman Jelang Idul Adha
Bupati Kendal Dyah Kartika saat mengunjungi peternakan kambing Bumi Ijo Multi Farm di Desa Truko Kecamatan Kangkung pada Selasa (7/4/2026)(Foto: Sigit)

Kendal-Spektroom: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari melakukan kunjungan ke Peternakan Kambing Bumi Ijo Multi Farm di Desa Truko, Kecamatan Kangkung, Selasa (7/4/2026), untuk memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini.

Dalam kunjungan yang didampingi dinas terkait tersebut, Dyah menegaskan bahwa permintaan hewan kurban diprediksi meningkat sehingga pengawasan ke peternakan menjadi penting untuk memastikan kesiapan stok serta kesehatan hewan.

“Menghadapi Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat. Maka kami mengunjungi peternakan untuk memantau kesiapan hewan kurban di masing-masing peternakan,” ujar Dyah.

Ia menambahkan, hasil pemantauan sementara menunjukkan kondisi kesehatan hewan ternak di Kendal aman dari penyakit menular. “Untuk penyakit hewan ternak di Kendal kondisinya aman,” tegasnya.

Sementara itu, pemilik Bumi Ijo Multi Farm, Imanudin, memastikan stok kambing kurban tahun ini masih mencukupi dengan harga yang relatif stabil seperti tahun sebelumnya.

“Stok kambing tercukupi dan harga masih stabil. Kisaran harga masih di Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta per ekor,” katanya.

Saat ini pihaknya memiliki 80 ekor kambing kurban dan diperkirakan meningkat menjadi 150–200 ekor menjelang Idul Adha. Namun, untuk tahun ini Imanudin tidak menjual sapi kurban karena populasi sapi secara nasional menurun sehingga harga melonjak.

“Tahun ini ketersediaan sapi kurban sangat minim, sehingga harganya cukup mahal,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemkab Kendal untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat dan sesuai kebutuhan menyambut hari raya. (Fr)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno