Bupati Sadewo Tegaskan UHC Banyumas Tetap Berjalan, Posko Pengaduan Dibuka
Banyumas-Spektroom.: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan. Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas bukan untuk menghentikan program, melainkan memperbaiki ketepatan data penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Sadewo di hadapan awak media di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Selasa (27/10/2026). Ia mengatakan, persoalan yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan ketidak sesuaian data tingkat kesejahteraan atau desil dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
“UHC tidak dihentikan. Kami melakukan evaluasi karena di lapangan ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil,” ujarnya.
Menurut Sadewo, ketidakakuratan data berpotensi membuat warga yang sebenarnya tidak mampu justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan lebih tinggi. Persoalan ini telah dibahas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta pada 12 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial disebut mengakui adanya margin kesalahan data desil hingga 30 persen. Kementerian Sosial tengah menyiapkan aplikasi PERLINSOS yang terintegrasi dengan Dukcapil, Samsat, dan perbankan, dengan target menekan kesalahan data menjadi maksimal 2 persen.
Sadewo meminta pembaruan data tersebut tetap disertai pemeriksaan langsung di lapangan agar kondisi ekonomi warga dapat diverifikasi secara lebih akurat.
“Saya bilang ke Gus Ipul, meskipun sudah menggunakan PERLINSOS, saya minta diadakan cek lapangan, seperti halnya quick count,” katanya.
Menteri Sosial, lanjut Sadewo, menyetujui usulan tersebut dan berencana menjadikan Banyumas sebagai daerah percontohan penerapan sistem pendataan desil dan UHC yang lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat juga akan melibatkan perwakilan RT, petugas input data desa dan kelurahan, serta para camat.
Pemkab Banyumas turut mengevaluasi pembagian pembiayaan kesehatan berdasarkan kelompok kesejahteraan. Rencana skemanya, desil 1–4 ditanggung APBN, desil 5–6 melalui APBD kabupaten/kota, desil 7–8 melalui APBD provinsi, sedangkan desil 9–10 diarahkan menjadi peserta mandiri.
Untuk memastikan warga yang membutuhkan tetap mendapat layanan, Pemkab Banyumas membuka Posko Pengaduan dan Informasi UHC di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kompleks Kantor Bupati Banyumas.
Posko tersebut melayani masyarakat pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB. Warga juga dapat menghubungi layanan informasi UHC Banyumas melalui nomor 0813-9145-272 untuk menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi terkait kepesertaan.
Melalui layanan ini, pemerintah daerah berharap persoalan kepesertaan dapat ditangani lebih cepat, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan penanganan kesehatan segera.
