Bupati Sleman Dukung Perluasan Akses Keuangan untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Sleman-Spektroom : Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi keluarga.
Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Harda, kemudahan memperoleh layanan keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan, kapasitas usaha, serta pemanfaatan pembiayaan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, akses terhadap layanan keuangan formal dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin agar akses tersebut benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga,” ujar Harda.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berperan penting dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Karena itu, perluasan akses keuangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha, agar program dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum ini menjadi wadah penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi produktif.
Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut merupakan capaian penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi.
“Ini suatu pencapaian yang perlu kita banggakan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa Indonesia memiliki 552 TPAKD. Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
Friderica menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
