Canangkan GNPP, Menteri PANRB Tegaskan Sinergi dan Kolaborasi Kunci Hadirkan Layanan Nyata Untuk Masyarakat
Jakarta-Spektroom : Pemerintah terus melakukan transformasi pelayanan publik agar menjadi lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung pemanfaatan teknologi. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berasama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia melakukan pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai wujud kolaborasi, sinergi, serta komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik.
Komitmen tersebut dilakukan melalui penandatangan Surat Edaran Bersama dan disaksikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi menjadi lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung pemanfaatan teknologi. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh penyelenggara pelayanan publik.
“Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya dalam Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam GNPP, Kementerian PANRB akan terus memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan gerakan ini diimplementasikan secara konsisten di seluruh pemerintah daerah. Sedangkan, Ombudsman Republik Indonesia mengawal kualitas pelayanan melalui pengawasan, tindak lanjut pengaduan, dan pemanfaatan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan.
Menteri Rini mengungkapkan wajah pelayanan publik tidak ditentukan oleh gedung yang megah atau teknologi yang canggih, tetapi ditentukan oleh dedikasi para aparatur yang setiap hari melayani masyarakat. Menurutnya, di tangan ASN dan seluruh penyelenggara pelayanan publik, kepercayaan masyarakat kepada negara dibangun.
Lebih lanjut Menteri Rini menjelaskan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh layanan publik dimungkinkan untuk ditransformasikan ke dalam layanan digital agar masyarakat tidak perlu mengantre lagi berjam-jam. Untuk itu Kementerian PANRB saat ini sedang mendorong untuk dilakukan layanan-layanan digital bersama dengan komite percepatan transformasi pemerintahan digital.
“Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP itu menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah berintegritas dan berorintasi kepada masyarakat,” tuturnya.
GNPP ini, lanjutnya, menjadi momentum untuk mempercepat transformasi layanan digital, simbol 24/7 merepresentasikan semamgat pelayanan yang terus hadir, responsif dan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jadi masyarakat merasakan bahwa kita semuanya para ASN, para birokrat atau para pembantu Presiden ini, tentunya siap untuk setiap saat hadir untuk terus menerus melayani masyarakat,” imbuh Menteri Rini.
Adapun tema GNPP yang diangkat adalah Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas, ditegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar sekadar slogan tetapi komitmen semua yang tercermin dalam setiap kebijakan dan setiap layanan dan setiap tindakan aparatur negara. Menteri Rini menjelaskan bahwa ketulusan akan melahirkan kepedulian, kecepatan akan menghadirkan kepastian, dan integritas itu membangun kepercayaan.
Menteri Rini menegaskan GNPP bukan milik Kementerian PANRB semata, melainkan gerakan bersama seluruh penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi dari semakin banyak masyarakat yang merasakan pelayanan yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PANRB atas gebrakan untuk membuat suatu gerakan nasional layanan publik. Bahwa negara yang bisa bertahan dalam lebih dari 200 tahun itu ditemukan tiga variabel. Pertama adanya militer yang kuat yang bisa menjaga dari ancaman luar negeri, yang kedua adalah adanya polisi dan intelijen yang solid yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, dan yang ketiga adalah memiliki aparat pemerintahan atau civil servant yang mampu memnjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel ketiga adanya _civil service_ yang efektif dan efisien,” ungkap Menteri Tito.
Menurutnya, untuk membuat layanan publik yang baik selain integritas, yakni sistem yang harus dibuat. Menteri Tito berharap kegiatan ini dapat dipahami dan implementasikan dengan baik terutama di daerah. (Eva. M/Humas MenpanRB)
