Trending

Cegah Bullying dan Narkoba, Pemkot Jaksel Bekali 70 Pelajar SMP Pemahaman Hukum

Cegah Bullying dan Narkoba, Pemkot Jaksel Bekali 70 Pelajar SMP Pemahaman Hukum
Pembinaan pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada 70 peserta didik tingkat SMP sederajat. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), Foto: IIS/Spektroom).

Jakarta — Spektroom: Pemerintah Kota Jakarta Selatan membekali 70 pelajar SMP sederajat dengan pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk mencegah perundungan (bullying) serta penyalahgunaan narkotika. Pembinaan ini menjadi langkah membangun kesadaran hukum sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman yang dapat merusak masa depan.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), dengan menghadirkan pemateri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI serta BNN Kota Jakarta Selatan.

Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin, menegaskan perundungan bukan sekadar gurauan atau bagian dari pergaulan yang bisa dianggap biasa. Tindakan mengejek, menghina, mengucilkan, mengancam, melakukan kekerasan fisik hingga mempermalukan teman melalui media sosial dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.

"Perundungan bukanlah bentuk gurauan atau perilaku yang dapat dianggap wajar dalam pergaulan," tegasnya.

Data Suku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP) Jakarta Selatan mencatat 12 kasus perundungan ditangani sepanjang 2025. Sementara pada semester I 2026, tercatat 169 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk memperkuat perlindungan anak, Pemkot Jakarta Selatan mencanangkan Gerakan Jaga Anak Jaksel ASLI (Aman, Sehat, dan Berliterasi). Program tersebut dilengkapi kanal konselor sebaya Teman Cerita sebagai ruang bagi pelajar untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh dukungan.

Ancaman narkotika juga menjadi perhatian. Data BNN Kota Jakarta Selatan mencatat 713 pengguna narkoba menjalani rehabilitasi rawat jalan sepanjang 2025. Bahkan, pada Agustus 2026, aparat mengungkap produksi tembakau sintetis seberat 487,38 gram di wilayah Jagakarsa dan Pasar Minggu.

Dalam pembinaan tersebut, pelajar memperoleh materi "Stop Bullying" dari BPHN serta "Kenali Narkotika, Pahami Hukumnya, Lindungi Masa Depanmu" dari BNN Kota Jakarta Selatan.

Mukhlisin mengingatkan, pemahaman hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi, tetapi juga kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan.

"Perundungan meninggalkan luka fisik dan psikologis, sementara narkoba dapat merusak kesehatan, menimbulkan ketergantungan, hingga menghancurkan masa depan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Jakarta Selatan, Dedi Rohedi, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membentuk karakter pelajar yang bertanggung jawab sejak dini.

Menurutnya, pendidikan hukum di tingkat SMP perlu menanamkan nilai keadilan, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesadaran menjalankan kewajiban.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jakarta Selatan berharap para pelajar tidak hanya memahami aturan dan konsekuensi hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari perundungan maupun penyalahgunaan narkotika.

Berita terkait

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Pontianak - Spektroom : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum. Putusan yang berkaitan dengan dinamika Hak Menyatakan Pendapat yang diprakarsai 120 anggota DPR RI dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara Peradilan Tata

Apolonius Welly, Buang Supeno, Rafles