Cegah Korupsi, Gubernur Maluku Sepakati Pembenahan Tata Kelola Bersama KPK
Ambon-Spektroom: Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyepakati sejumlah langkah perbaikan tata kelola pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, antara lain pengelolaan dana hibah, pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hendrik mengatakan, hasil rapat telah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah perbaikan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya.
“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat pemerintahan segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut secara konkret tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengungkapkan, berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), masih terdapat sejumlah aspek tata kelola pemerintahan di Maluku yang perlu dibenahi.
Bahkan, indeks integritas Provinsi Maluku masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi, dengan capaian di bawah 72,9 persen.
KPK menyoroti tiga sektor utama yang membutuhkan pembenahan, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku dan jajarannya untuk melakukan perbaikan secara signifikan. Seluruh tindak lanjut kesepakatan tersebut wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat akhir Desember 2026.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah, Kepala Perwakilan BPKP, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). (Yan.L)