Trending

Cegah TPPO di Perbatasan, Entikong Perketat Pengawasan PMI Ilegal

Cegah TPPO di Perbatasan, Entikong Perketat Pengawasan PMI Ilegal
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perekrutan tenaga kerja ilegal yang berpotensi berujung pada eksploitasi dan perdagangan orang. Foto: Humas Polsek Entikong.

Sanggau - Spektroom : Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia mendorong sejumlah instansi memperkuat pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui sosialisasi pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait di kawasan perbatasan.

Wakapolsek Entikong IPTU Pintor Hutajulu dan Kanit Reskrim IPDA Juliasan Syahputra turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage dan Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf. Warsidi.

Dalam sosialisasi, masyarakat mendapat penjelasan mengenai pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor, serta prosedur penempatan PMI yang aman dan sesuai ketentuan hukum.

Pemateri dari Polsek Entikong,Imigrasi dan BP3MI Foto: Humas Polsek Entikong

Panit I Reskrim Polsek Entikong IPDA Juliasan Syahputra mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan legalitas perekrut.

Menurutnya, keberangkatan melalui jalur tidak resmi berisiko menjerat calon pekerja dalam pelanggaran hukum, eksploitasi tenaga kerja hingga TPPO.

Karena itu, calon PMI diminta memastikan kelengkapan dokumen, legalitas perusahaan penempatan, serta prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja, khususnya ke Malaysia.

Polsek Entikong juga terlibat dalam pendampingan pemulangan PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong, bekerja sama dengan unsur CIQS dan P4MI Sanggau.

Pengawasan jalur perbatasan dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus diperkuat untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Selain itu, sosialisasi memperkenalkan layanan informasi dan pendampingan calon PMI melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Desa Binaan Imigrasi, serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan patroli bersama di kawasan PLBN Entikong.

Melalui sinergi lintas instansi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami risiko bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal sekaligus memilih mekanisme migrasi yang aman dan sesuai hukum. Dengan demikian, peluang terjadinya eksploitasi pekerja migran dan praktik perdagangan orang di perbatasan dapat ditekan.

Berita terkait

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Praktisi Hukum Kalbar Pertanyakan Konsistensi MA dalam Putusan Sengketa Hak Menyatakan Pendapat DPR

Pontianak - Spektroom : Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum. Putusan yang berkaitan dengan dinamika Hak Menyatakan Pendapat yang diprakarsai 120 anggota DPR RI dalam isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dinilai menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara Peradilan Tata

Apolonius Welly, Buang Supeno, Rafles