Dari Kota hingga Pedalaman, Pemprov Kalteng Jaga Pasokan Beras Tetap Lancar
Palangka Raya-Spektroom : Ketersediaan beras bukan hanya soal berapa banyak stok yang tersimpan, tetapi juga bagaimana bahan pangan pokok tersebut bisa sampai ke meja makan masyarakat dengan harga terjangkau. Tantangan ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam menjaga pasokan hingga wilayah pedalaman.
Pemprov Kalteng memastikan stok beras masih relatif aman, mencapai sekitar 12.212 ton. Namun, ketersediaan tersebut tetap harus diimbangi dengan pengendalian harga dan kelancaran distribusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan mengintensifkan operasi pasar. Langkah tersebut diperlukan menyusul kenaikan harga beras secara tahunan yang telah mencapai lebih dari 17 persen.
Yuas menjelaskan, kenaikan harga di Kalteng terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya. Sementara harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan pemerintah pusat relatif stabil.
“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.
Tantangan berikutnya adalah memastikan beras tidak hanya tersedia di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Kondisi geografis Kalteng membuat distribusi pangan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Yuas mengungkapkan, perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam. Bahkan, pengiriman ke sejumlah daerah pedalaman bisa mencapai dua hari dengan menggunakan kapal atau klotok.
Karena itu, Pemprov Kalteng terus melakukan intervensi melalui pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia serta Perum Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten.
“Diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” tegasnya.
Upaya pengendalian inflasi pada akhirnya bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan stok yang relatif aman, harga yang terkendali, dan distribusi yang menjangkau hingga pedalaman, beras diharapkan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai.
(Polin-ARK:Rzl)
