Trending

Dari Nenas Tak Terjual Menjadi Peluang Usaha, Unsoed Dorong Hilirisasi di Penampi

Dari Nenas Tak Terjual Menjadi Peluang Usaha, Unsoed Dorong Hilirisasi di Penampi
Berbagai olahan Nenas, dikembangkan, mulai dari minuman jeli, ready-to-drink beverage, fruit tea, koktail, squash, hingga selai.(Foto : Humas Unsoed).

Bengkalis-Spektroom : Tidak semua nenas yang dipanen petani Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berakhir di meja konsumen. Buah yang tidak memenuhi standar sortasi kerap memiliki nilai jual lebih rendah, bahkan belum termanfaatkan secara optimal.

Kondisi itu mulai dilihat sebagai peluang. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mendorong agar nenas Penampi tidak sekadar dijual sebagai buah segar, tetapi diolah menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah. Bahkan, bagian yang selama ini dianggap limbah juga diarahkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Upaya tersebut dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsoed melalui Pusat Inovasi, Hilirisasi, dan Percepatan Swasembada Pangan (Puskor IHSP), dalam Program Prioritas dan Strategis Ajakan Industri Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Program yang telah berjalan sejak akhir 2025 itu kembali diperkuat melalui kegiatan transfer teknologi, pelatihan dan pendampingan pada 21–22 September 2026.

Berbagai olahan dikembangkan, mulai dari minuman jeli, ready-to-drink beverage, fruit tea, koktail, squash, hingga selai. Sementara limbah nenas diarahkan menjadi pupuk organik cair dan padat.

Ketua LPPM Unsoed Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, dalam keterangan tertulisnya Jum'at,(25/9/2026), mengatakan perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan teknologi, tetapi perlu memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan masyarakat.

“Teknologi tersebut kami transfer dan dampingi agar dapat diterapkan oleh mitra, dikembangkan menjadi produk yang siap dipasarkan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Program Ajakan Industri sekaligus Koordinator Puskor IHSP LPPM Unsoed, Dr. Santi Dwi Astuti, mengatakan program tersebut dirancang tidak berhenti pada pelatihan membuat produk.

Pendampingan juga mencakup standardisasi proses, penyusunan SOP, pengujian penerimaan konsumen, persiapan sertifikasi, pengelolaan usaha hingga kesiapan komersialisasi.

Penguatan Koperasi Merah Putih Desa Penampi menjadi bagian penting dari program. Koperasi didorong menjadi simpul produksi, distribusi dan pemasaran produk berbasis nenas.

Unsoed juga mendampingi penyusunan model bisnis dan studi kelayakan, sekaligus menyiapkan peralatan produksi serta buku teknologi tepat guna dan video tutorial agar teknologi dapat diterapkan secara mandiri.

Ke depan, Unsoed akan berperan sebagai technology partner, sementara mitra didorong menjadi penggerak produksi dan komersialisasi. Kolaborasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis juga disiapkan untuk memperkuat keberlanjutan program.

Melalui pendekatan zero waste, nenas Penampi diharapkan tidak lagi berhenti sebagai komoditas segar. Dari buah yang sebelumnya kurang terserap pasar hingga limbahnya, semuanya diarahkan menjadi bagian dari rantai usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno