Dari Peringatan Hari Otonomi Daerah, Toisuta Soroti Birokrasi Masih Berorientasi pada Penyerapan Anggaran

Dari Peringatan Hari Otonomi Daerah, Toisuta Soroti Birokrasi Masih Berorientasi pada Penyerapan Anggaran
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta saat memimpin peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman Balai Kota Ambon. (foto Eva. M.).

Ambon -Spektroom:Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menyoroti keras pola kerja birokrasi pemerintah kota yang dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran ketimbang hasil nyata bagi masyarakat, saat memimpin peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman upacara Balai Kota Ambon.

Dalam momentum yang seharusnya menjadi refleksi kinerja pemerintahan daerah itu, Toisuta menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menghadirkan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Ia mengungkapkan, selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih ditemukan ketidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Kondisi tersebut memicu tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga rendahnya efektivitas pembangunan.

“Birokrasi kita masih cenderung mengejar serapan anggaran, bukan capaian hasil yang dirasakan masyarakat. Ini harus diubah,” tegasnya.

Toisuta mendorong reformasi birokrasi berbasis outcome dengan memperkuat digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih cepat, responsif, dan berdampak.

Selain itu, ia juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Menurutnya, kondisi ini mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara fleksibel.

Dalam pidatonya, Toisuta turut mengkritik lemahnya kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga pengendalian banjir dan sampah, yang seharusnya ditangani secara bersama.

Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih hingga perlindungan sosial, terutama di wilayah tertinggal.

Pemerintah daerah, katanya, harus menempatkan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas utama.(EM)

Berita terkait

Rembang Terapkan Metode PM-AAS, Produktivitas Padi Berpotensi Naik Jadi 10 Ton per Hektare

Rembang Terapkan Metode PM-AAS, Produktivitas Padi Berpotensi Naik Jadi 10 Ton per Hektare

Rembang-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi Gerakan Tanam Padi Bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode Pertanian Modern Advanced AgricuSSltural System (PM-AAS). Metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi tanaman sekaligus mendorong produktivitas padi. Penerapan PM-AAS dilakukan di lahan pertanian Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Selasa (15/9/2026). Wakil Bupati Rembang H.

Sigit Budi Riyanto, Buang Supeno
Menko Polkam Turun ke Kalbar, Kapolda dan Forkopimda Perkuat Strategi Hadapi Karhutla

Menko Polkam Turun ke Kalbar, Kapolda dan Forkopimda Perkuat Strategi Hadapi Karhutla

Pontianak - Spektroom : Pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dan penanggulangan karhutla di

Apolonius Welly, Buang Supeno
ссс