Dari Peringatan Hari Otonomi Daerah, Toisuta Soroti Birokrasi Masih Berorientasi pada Penyerapan Anggaran

Dari Peringatan Hari Otonomi Daerah, Toisuta Soroti Birokrasi Masih Berorientasi pada Penyerapan Anggaran
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta saat memimpin peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman Balai Kota Ambon. (foto Eva. M.).

Ambon -Spektroom:Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, menyoroti keras pola kerja birokrasi pemerintah kota yang dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran ketimbang hasil nyata bagi masyarakat, saat memimpin peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di halaman upacara Balai Kota Ambon.

Dalam momentum yang seharusnya menjadi refleksi kinerja pemerintahan daerah itu, Toisuta menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, tetapi harus mampu menghadirkan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Ia mengungkapkan, selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, masih ditemukan ketidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Kondisi tersebut memicu tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga rendahnya efektivitas pembangunan.

“Birokrasi kita masih cenderung mengejar serapan anggaran, bukan capaian hasil yang dirasakan masyarakat. Ini harus diubah,” tegasnya.

Toisuta mendorong reformasi birokrasi berbasis outcome dengan memperkuat digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih cepat, responsif, dan berdampak.

Selain itu, ia juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat. Menurutnya, kondisi ini mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal secara fleksibel.

Dalam pidatonya, Toisuta turut mengkritik lemahnya kolaborasi antar daerah dalam menangani isu lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, hingga pengendalian banjir dan sampah, yang seharusnya ditangani secara bersama.

Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih hingga perlindungan sosial, terutama di wilayah tertinggal.

Pemerintah daerah, katanya, harus menempatkan pemenuhan layanan dasar sebagai prioritas utama.(EM)

Berita terkait

Kemenkop dan Kemenimipas Teken MoU Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan Lapas Lewat Koperasi

Kemenkop dan Kemenimipas Teken MoU Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan Lapas Lewat Koperasi

Tangerang - Spektroom:  Dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke‑62, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis terkait Pemberdayaan, Pembinaan dan Penguatan Ekonomi Berbasis Koperasi bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penandatanganan MoU diwakili oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida

Nurana Diah Dhayanti
Luncurkan “Sarapan Pecel”, Pemkab Madiun Perluas Akses Layanan Adminduk hingga Desa

Luncurkan “Sarapan Pecel”, Pemkab Madiun Perluas Akses Layanan Adminduk hingga Desa

Madiun – Spektroom : Pemerintah Kabupaten Madiun resmi meluncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan bertajuk Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung Terlayani (Sarapan Pecel), di Pendopo Muda Graha, Senin (27/4/2026). Program “Sarapan Pecel” menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Madiun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi,

Moch Haryono, Bian Pamungkas