Dari 'Survival Budget' ke Anggaran Transformasi, Bisakah Riyanda Putra Menjawab Krisis Fiskal Sawahlunto?

Oleh: Riswan Idris/Jurnalis Spektroom

Sawahlunto–Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mulai menggeser arah kebijakan fiskal pemerintahannya. Jika pada APBD Perubahan 2026 ia terang-terangan menyebut kondisi keuangan daerah sebagai survival budget, maka dalam pidato pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (6/8/2026), ia menawarkan paradigma baru: anggaran berbasis prioritas, efisiensi, dan transformasi ekonomi.

Pidato itu tidak sekadar memuat angka-angka anggaran. Di baliknya tersirat pengakuan bahwa ruang fiskal Pemerintah Kota Sawahlunto masih sangat sempit. Pemerintah bahkan secara eksplisit menyebut kondisi keuangan daerah "sangat terbatas", sehingga setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Tema pembangunan 2027, yakni "Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Inklusi Sosial untuk Menguatkan Ketahanan Pangan dan Pariwisata", menjadi benang merah seluruh kebijakan fiskal yang diajukan. Tema ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Kota Sawahlunto 2025–2029 yang menempatkan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai prioritas.

Secara makro, pemerintah memproyeksikan ekonomi Sawahlunto tumbuh antara 5,84 hingga 6,89 persen pada 2027, dengan harapan pembangunan infrastruktur mampu menggerakkan sektor jasa sebagai mesin pertumbuhan baru.

Optimisme tersebut layak diapresiasi. Tetapi, tanpa investasi swasta yang kuat, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan sektor pariwisata yang lebih kompetitif, target pertumbuhan tersebut berpotensi menjadi angka normatif dalam dokumen perencanaan.

Salah satu perubahan paling penting dalam pidato Riyanda adalah komitmen meninggalkan pola pemerataan anggaran antarperangkat daerah menuju prinsip money follows program.

Artinya, anggaran tidak lagi dibagi rata, melainkan mengikuti program yang paling strategis dan berdampak bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan orientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran kinerja.

Dalam teori penganggaran modern, pendekatan ini merupakan langkah yang tepat. Namun implementasinya menuntut keberanian politik.

Jika masih ada program seremonial, belanja yang minim manfaat, atau proyek yang dipertahankan hanya karena tekanan politik, maka konsep money follows program akan berhenti sebagai slogan administratif.

Pada sisi pendapatan, pemerintah memilih strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Optimalisasi PBB-P2, digitalisasi pelayanan pajak, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai, hingga upaya memperjuangkan transfer pusat menjadi instrumen utama meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Strategi ini realistis mengingat ruang untuk menaikkan pajak daerah sangat terbatas.

Namun, pemerintah tetap harus berhati-hati agar kebijakan penegakan pajak tidak justru membebani pelaku UMKM yang masih berjuang memulihkan usaha.

Dalam aspek belanja, Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan prioritas pada pelayanan dasar, pemenuhan mandatory spending pendidikan, kesehatan, infrastruktur, digitalisasi birokrasi, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta penguatan sektor strategis.

Orientasi ini menunjukkan pemerintah mulai menggeser belanja dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi instrumen pembangunan.

Tanpa efisiensi struktural, ruang fiskal untuk pembangunan produktif akan tetap terbatas.

Rancangan KUA-PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp498,23 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp508,57 miliar sehingga muncul defisit sekitar Rp10,34 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp12 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,67 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang pembangunan pasar dan penyaluran pinjaman daerah melalui UPTD Dana Bergulir.

Skema ini masih tergolong sehat karena pemerintah tidak mengandalkan utang baru. Namun, ketergantungan pada SiLPA juga menunjukkan kapasitas pendapatan asli daerah belum cukup kuat menopang kebutuhan pembangunan.

Paradigma efisiensi, transformasi ekonomi, digitalisasi pelayanan, serta penguatan UMKM merupakan arah yang relevan bagi kota yang sedang mencari mesin pertumbuhan baru pasca-era pertambah.

Jika pemerintah mampu memangkas belanja yang tidak produktif, meningkatkan kualitas investasi, memperluas basis pendapatan daerah, serta memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, maka APBD 2027 dapat menjadi titik balik menuju kemandirian fiskal.

Sebaliknya, apabila perubahan hanya berhenti pada dokumen perencanaan, Sawahlunto akan kembali menghadapi persoalan lama: ruang fiskal yang sempit, ketergantungan pada transfer pusat, dan keterbatasan anggaran untuk membiayai transformasi ekonomi yang selama ini diharapkan. (Ris1)