DPR RI Mendorong Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Longsor di Sumatera Barat
Spektroom - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong pemerintah maupun instansi terkait bergerak cepat dalam menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat akibat hujan ekstrem yang terjadi sejak 21 November 2025. Komitmen itu disampaikannya ketika berdialog di Programa 1 RRI Padang, Jum'at (28/11/2025).
Andre Rosiade menjelaskan, pemulihan pasca bencana merupakan tahap penting untuk memfungsikan kembali dan membangun kembali kehidupan masyarakat setelah bencana terjadi, mencakup memulihkan kondisi fisik dan sosial (rehabilitasi), dan membangun kembali secara permanen dan lebih tangguh (rekonstruksi).
Dalam hal itu menurut Andre Rosiade fokus utamanya adalah pada perumahan, infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan, ekonomi dengan pemulihan mata pencaharian dan modal, serta sektor sosial yakni layanan kesehatan dan pendidikan.
"Saya nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, efektif, dan berkelanjutan," ucapnya.
Andre Rosiade menjelaskan, dalam waktu dekat ia akan melaksanakan rapat salah satunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas penanganan pascabencana, meminta pengiriman unit teknis untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan penanganan pada masa tanggap darurat berlangsung cepat dan tepat.
“Setelah masa tanggap darurat selesai, kami akan segera mendorong kementerian PU menginstruksikan seluruh Balai yang ada di Sumatera Barat untuk bergerak cepat dan hadir di lokasi. Fokus membuka kembali akses utama, memastikan fungsi infrastruktur air baku dan drainase, serta memberikan dukungan fasilitas dasar bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain pemulihan akses dan pengamanan infrastruktur sungai, Menurut Andre Rosiade, setelah tahap tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipersiapkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan dengan memastikan seluruh infrastruktur yang rusak akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhan teknis.
Guna memastikan keamanan masyarakat, DPR RI juga terus melakukan pemantauan berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya agar seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
