FKKD Lombok Timur siap mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia
Mataram-Spektroom : Kabupaten Lombok Timur menjadi penerima manfaat terbesar dalam program Desa Berdaya, mengingat jumlah desa dan luas wilayahnya yang paling besar di NTB. Pemprov NTB akan memfokuskan intervensi pada 91 desa prioritas yang tergolong kantong kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank NTB Syariah, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu ditegaskan Gubernur NTB M Iqbal saat menerima Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Mataram Kamis (30/4/2026).
Dalam upaya perlindungan PMI, Gubernur mengungkapkan penerapan skema keberangkatan zero cost. Melalui skema ini, seluruh biaya mulai dari pelatihan, dokumen, tiket, hingga visa ditanggung pemberi kerja, sehingga PMI dapat berangkat secara gratis, legal, dan aman.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Karena itu, kita dorong sistem zero cost agar mereka tidak terbebani utang sebelum berangkat,” jelasnya.
Komitmen Pemprov NTB mengalokasikan bantuan keuangan khusus bagi 250 desa di seluruh NTB pada tahun anggaran 2026. Khusus di Lombok Timur, sebanyak 64 desa ditetapkan sebagai penerima, dengan alokasi dana sebesar Rp300 juta per desa. Penggunaan anggaran harus difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan. Ia menegaskan kesiapan para kepala desa untuk mendukung program strategis pemerintah daerah.
“Kami hadir bukan hanya membawa harapan, tetapi juga kesiapan untuk mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia,” ujarnya.
FKKD Lombok Timur juga menyatakan tiga komitmen utama, yakni menyukseskan program Desa Berdaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, mengoptimalkan potensi desa di sektor pertanian dan peternakan, serta mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan desa ini diharapkan menjadi model pembangunan yang menempatkan desa bukan sekadar objek, melainkan subjek utama dalam transformasi ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
