FKPPI Serukan Rekonsiliasi: Atasi Disharmoni Gubernur–Wagub demi Stabilitas Kalbar
Spektroom – Ketua PD XV KB FKPPI Kalimantan Barat, Doni Prasetya Satriadi atau yang akrab dikenal Doni Aswin, memberikan respons atas dinamika yang muncul setelah pelantikan Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Kalbar pada Jumat, 5 Desember 2025.
Polemik yang mencuat ke ruang publik ini bermula dari pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam proses penataan pejabat tersebut oleh Gubernur Ria Norsan.
Situasi ini semakin menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah proses hukum yang sedang dijalani Gubernur Ria Norsan terkait dugaan korupsi di KPK, sementara Wakil Gubernur Krisantus dituding sebagai pihak yang berada di balik pusaran masalah tersebut.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong FKPPI Kalbar mengambil sikap.
Dalam pernyataan sikapnya via WA, Doni Aswin menyampaikan empat pandangan utama.
Pertama, ia menyesalkan munculnya kegaduhan politik yang menurutnya tidak perlu terjadi di ruang publik. Penataan birokrasi, kata dia, seharusnya berjalan tertib dan tidak menimbulkan ketegangan yang menguras energi masyarakat.
Kedua, Doni menilai bahwa setiap kebijakan strategis idealnya dikomunikasikan secara internal. Ia menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang memikul tanggung jawab bersama. Karena itu, proses penentuan pejabat eselon II semestinya dibahas secara bersama-sama demi menjaga keharmonisan dan kepercayaan publik.
Ketiga, Doni menyebut bahwa tindakan gubernur secara hukum memang tidak melanggar aturan. Namun menurutnya, kepemimpinan tetap harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika politik dan moralitas publik. Disharmonisasi justru sering muncul ketika prinsip-prinsip etika itu terabaikan.
Keempat, FKPPI Kalbar mendorong adanya rekonsiliasi antara gubernur dan wakil gubernur. Doni meminta keduanya duduk bersama, membuka komunikasi, dan mencari titik temu demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa disharmonisasi yang dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Doni menegaskan FKPPI tetap mendukung pasangan NKRI hingga 2030 sesuai mandat rakyat. Pihaknya berharap kedua pemimpin kembali menunjukkan soliditas dan mampu mengelola dinamika secara dewasa.
Menurutnya, amanah rakyat adalah tanggung jawab besar yang menuntut kebijaksanaan, kolaborasi, dan saling menghormati demi menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Barat.
