Forum Diskominfotik NTB 2027 Dorong Integrasi Sistem dan Satu Data
Mataram-Spektroom : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat perencanaan serta mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis digital di NTB.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan digital daerah. Dirinya mengungkapkan transformasi digital di Provinsi NTB masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, diantaranya fragmentasi sistem dan data antar perangkat daerah, lemahnya integrasi aplikasi serta belum optimalnya implementasi Satu Data.
“Kita harus jujur bahwa masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi. Akibatnya, data belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya di Mataram, Senin (6/4/2026).
Selain itu, komunikasi publik pemerintah dinilai belum sepenuhnya strategis dan terukur, sementara kesenjangan infrastruktur serta literasi digital juga masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan publik berbasis digital.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kominfotik NTB menetapkan lima fokus utama kebijakan tahun 2027, antara lain Penguatan SPBE terintegrasi melalui arsitektur sistem lintas sektor danTransformasi komunikasi publik menuju komunikasi strategis berbasis narasi pembangunan
Ahsanul Halik menekankan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama dalam pengambilan kebijakan.“Bagaimana mungkin kita merencanakan pembangunan jika data sektoral yang kita miliki masih diragukan kualitasnya. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas,” jelas Ahsanul.
Dalam forum tersebut juga ditegaskan target pada tahun 2027, 80 persen aplikasi perangkat daerah harus terintegrasi. Kebijakan ini diambil untuk mengakhiri praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.
Selain integrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
Di sisi lain, peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mencapai kategori informatif dalam waktu lebih cepat serta penguatan Indeks Pembangunan Statistik untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Dinas Kominfotik NTB juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi sistem dan data. Ke depan, setiap perangkat daerah tidak diperkenankan lagi mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus berada dalam satu arsitektur sistem pemerintahan digital yang terintegrasi,” tegas Ahsanul.
Forum ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di Provinsi NTB.
