Fraksi Gerindra Gertak Penghenti MBG: Anak-anak Butuh Program, Bukan Drama
Spektroom – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia'ul Haq menolak wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai insiden dugaan keracunan siswa di Malang.
Fraksi Gerindra menilai langkah tersebut sebagai keputusan reaktif yang bisa merugikan masyarakat kecil, khususnya pelajar penerima manfaat.
Ketua Fraksi Gerindra Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan, bukan menghentikan program nasional yang masih seumur jagung.
“Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” ujar Zia dengan nada tegas, Kamis (23/10/2025).
Zia menyebut percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai kunci utama mencegah insiden serupa.
Dengan SLHS, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” kritiknya.
Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelajar. Karena baru berjalan kurang dari satu tahun, wajar jika masih ada kekurangan yang perlu dievaluasi secara konstruktif.
“Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” tegasnya.
Zia juga mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang lamban dalam menerbitkan SLHS.
Dari total 71 SPPG yang mengajukan, hanya 35 unit yang telah mendapatkan izin resmi, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi lapangan.
“Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” sindir Zia.
Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran nasional untuk mempercepat sertifikasi laik higiene dan sanitasi, menyusul kasus serupa di berbagai daerah.
“Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” pungkasnya.( Eno).
